LIBERALISME DALAM TELAAH KRITIS

Formalisasi Syariah; Tantangan Bagi Liberalisme
Bila kita menengok kembali beberapa peristiwa menonjol 2 – 3 bulan yang lalu, mulai dari pro dan kontra seputar pengesahan RUU APP, yang kemudian meluas (atau tepatnya dibelokkan) menjadi isu pengubahan Pancasila sebagai ideologi negara, ancaman atas keutuhan NKRI, peninjauan ulang perda-perda berbau syariah, hingga isu pembubaran “ormas-ormas radikal”, setidaknya telah memberikan gambaran kepada kita, betapa telah terjadi benturan keras antara kelompok liberalis dengan kelompok Islam pro-penerapan syariah. Kelompok liberalis yang beberapa bulan ini mengalami beberapa pukulan, terutama setelah MUI mengeluarkan fatwa haramnya SIPILIS (Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme); serta perlawanan kaum Muslim terhadap draft undang-undang PKDRT, UU Tenaga Listrik, UU Migas, dan lain sebagainya. Puncaknya adalah pro kontra RUU APP, dimana umat Islam terus mendesak DPR untuk segera mengesahkan undang-undang ini. Akjhirnya, dukungan sejumlah ormas Islam terhadap pengesahan RUU APP dan demo besar-besaran terhadap penerbitan Majalah Play Boy direspon oleh kaum liberalis dengan melakukan sejumlah protes dan demo. Mereka memahami, RUU APP merupakan salah satu penghalang bagi kebebasan bertingkah laku dan mengekspresikan diri. Jika RUU APP ini dibiarkan lolos dan disahkan, tentunya ini merupakan pukulan telak bagi kaum liberalis. Untuk itu, mereka berusaha mengalihkan isu dan berusaha membenturkan kelompok Islam pro-penerapan syariah dengan ideologi Pancasila, dan membuat isu gerakan radikal yang membahayakan keutuhan NKRI. Padahal, justru LSM-LSM yang didanai asing itulah yang selama ini justru selalu menekan pemerintah, dan mendukung sejumlah tindakan separatis yang akan menghancurkan keutuhan NKRI.
Anehnya, meskipun gagasan liberalisme-sekulerisme, kapitalisme, dan demokrasi jelas-jelas terbukti menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan, namun, para pengusung gagasan liberalisme terus menggulirkan wacana ini, seraya menuding syariat Islam sebagai biang keladi masalah. Padahal, fakta telah menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa liberalisme-sekulerisme, kapitalisme dan demokrasi adalah biang kerok permasalahan umat manusia. Akan tetapi, mengapa para agen liberalisme terus ngotot menjajakan ide-ide mereka yang jelas-jelas telah terbukti menjerumuskan manusia ke lubang kehancuran; seraya menuding syariat Islam dan kaum Muslim sebagai biang kerok masalah? Jawabnya sangat jelas, mereka adalah pengusung agenda keji musuh-musuh Islam, sekaligus memerankan dirinya sebagai agen musuh yang hendak menghancurkan Islam dan kaum Muslim.
Untuk itu, umat Islam harus disadarkan bahwa realitas rusak yang telah menyengsarakan hidup mereka, merupakan konsekuensi logis akibat diterapkannya system kapitalis-sekuler. Jika mereka menyadari masalah ini dengan sejelas-jelasnya, niscaya propaganda kaum sekuler-liberal akan termentahkan dengan sendirinya. Selain itu, upaya penting yang harus dilakukan oleh para pengemban dakwah adalah, menjelaskan kerusakan dan pertentangan ide-ide liberal dengan aqidah dan syariat Islam. Langkah ini sangat penting dilakukan. Sebab, upaya kaum kafir barat untuk memasukkan ide-ide kufurnya ke negeri-negeri Islam adalah dengan cara menyembunyikan ide-ide jahat mereka di balik logo “Islamiy”. Jika “isinya” tidak diketahui oleh umat, niscaya umat akan mengadopsi pemikiran-pemikiran kufur yang berlabel Islamiy. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mengungkap hakekat jahat yang terkandung di balik pemikiran-pemikiran yang dibungkus dengan label Islamiy.
Meskipun demikian, kaum Muslim tidak boleh menyibukkan diri hanya dengan merespon “agenda mereka”, namun kaum Muslim harus memiliki agenda yang jelas untuk “menghancurkan” system kapitalis, dan harus tetap konsisten dengan agenda tersebut. Sebab, jika kita hanya menyibukkan diri menangkis serangan-serangan kaum liberal, tentunya, ini akan menguras tenaga umat pada perjuangan-perjuangan cabang yang tidak menyentuh substansi masalah. Bahkan, jika kita hanya memfokuskan diri pada upaya ini, sama artinya kita telah terpalingkan dari agenda besar umat Islam, yakni menegakkan Khilafah Islamiyyah. Atas dasar itu, gerakan Islam harus senantiasa konsisten dengan agenda perjuangannya, meskipun ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan kesabaran yang maha luas.

Analisis Terhadap Gagasan Liberalisme
Isyu demokratisasi dan liberalisasi, sebenarnya tidak hanya diusung oleh pemikir-pemikir kapitalis belaka, namun juga diusung oleh pemikir-pemikir sosialis. Bahkan, kontribusi pemikir-pemikir sosialis (sosialis-kanan) bagi perkembangan demokrasi dan liberalisme sangatlah besar. Lebih dari itu, kebanyakan ide liberal yang kini menjadi mainstream isyu, banyak yang berakar dari pemikiran sosialisme, terutama sosialisme kanan (revisionis). Walaupun tujuan akhirnya berbeda, namun, liberalis-kapitalis dan liberalis-sosialis sama-sama menempuh jalan demokrasi dan liberalisme. Keduanya berusaha dengan sepenuhnya untuk menciptakan apa yang disebut dengan civil society (masyarakat sipil); sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan mengakui adanya keragaman pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban, dan lain sebagainya (pluralisme). Mereka juga menjajakan pemikiran yang menyatakan, bahwa kekuasaan tidak boleh dimonopoli oleh satu golongan saja. Gellner, misalnya, menyatakan bahwa civil society merupakan ide yang menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.
Sedangkan gagasan liberalisme, baik yang diusung oleh sosialis-liberal maupun kapitalis-liberal dapat diringkas sebagai berikut;
1. Gagasan liberalisme didasarkan pada prinsip memberi kebebasan tak terbatas pada individu-individu masyarakat; baik kebebasan politik, sosial, dan ekonomi.
2. Kaum liberalis berusaha mewujudkan apa yang disebut dengan civil society (masyarakat sipil). Sebuah masyarakat yang mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak individu, keragaman (pluralisme), dan sikap selalu oposisi dengan negara.
3. Menjajakan liberalisme-individualisme. Sebagian pemikir liberal percaya bahwa tidak ada lagi sistem komunal, namun yang ada hanyalah sistem yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi kebebasan individu.
4. Memperkecil peran negara, dan secara berangsur-angsur berusaha melenyapkan eksistensi negara dalam masyarakat. Mereka menyakini sepenuhnya bagi negara merupakan salah satu mesin penindas yang akan menghalangi terwujudnya kebebasan individu. Bahkan, aliran anarkhis percaya bahwa Negara dan hukum adalah pengekang kebebasan individu. Untuk itu, aliran ini menghendaki adanya suatu masyarakat tanpa Negara dan hukum.

Inilah beberapa gagasan pokok yang diketengahkan dan diperjuangkan oleh kaum liberalis. Walaupun gagasan-gagasan ini jelas-jelas utopis, namun gagasan ini terus saja dijejalkan secara paksa ke tengah kaum Muslim. Ironisnya lagi, mereka menyatakan bahwa gagasan ini harus diimplantasikan ke seluruh dimensi kehidupan; baik politik, ekonomi, hingga agama. Agama harus diliberalkan, dan tidak boleh ada lagi truth claim dan kebenaran mutlak. Sebab, menurut kaum liberal, adanya truth claim dan kebenaran mutlak akan memberangus sendi-sendi liberalisme dan inklusivitas. Untuk itu, harus ada metode penafsiran baru terhadap teks-teks keagamaan, agar tidak ada lagi “apa yang disebut dengan “pemutlakan penafsiran dan pemahaman”. Semuanya harus dalam kondisi relative.
Gagasan pokok di atas jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Adapun pertentangannya dengan Islam dapat diuraikan sebagai berikut
1. Masyarakat Islam tegak di atas prinsip ‘aqidah Islamiyyah. ‘Aqidah Islam menjadi dasar dan asas bagi pemerintahan dan seluruh pengaturan urusan rakyat. Rakyat, baik Muslim dan non-Muslim wajib tunduk dengan aturan-aturan negara. Namun mereka diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Mereka juga tidak dipaksa masuk Islam mauun beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam masalah-masalah ritual-spiritual, Islam membiarkan pemeluk keyakinan lain untuk beribadah dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Hanya saja, dalam masalah hukum publik, non-Muslim wajib patuh dan menjunjung tinggi hukum negara. Islam mengakui pluralitas agama dan keyakinan. Namun Islam tidak mengakui truth claim (klaim kebenaran) agama dan keyakinan non Islam. Seorang Muslim wajib menyakini bahwa agama dan keyakinan selain Islam adalah sesat dan bathil, alias tidak benar. Seorang Muslim dilarang menyakini bahwa semua agama adalah sama-sama benar. Seorang Muslim wajib terikat dengan aqidah dan hukum syariat. Ia diberi kebebasan berfikir dan berbuat, namun harus sejalan dengan aqidah dan syariat Islam.
2. Gagasan civil society jelas-jelas bertentangan dengan konsepsi Islam mengenai masyarakat. Menurut Islam, masyarakat adalah kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam memandang individu sebagai bagian yang tidak terpisah dari masyarakat. Sedangkan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari negara. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Rasulullah saw telah menggambarkan hal ini dengan sangat jelas,”Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan melanggarnya bagaikan kaum yang menumpang sebuah kapal. Sebagian mereka berada di atas, sebagian lainnya di bawah. Jika orang yang berada di bawah membutuhkan air, mereka harus melewati orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata, “Andai saja kami lubangi saja kapal ini, tentu kami tidak akan menyakiti orang yang berada di atas.” Tetapi jika yang demikian itu dibiarkan maka binasalah seluruhnya. Dan jika mereka mencegahnya maka selamatlah semuanya.”[HR. Bukhari]. Islam memandang individu sebagai bagian dari masyarakat yang harus memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan landasan yang membangun masyarakat Islam; yakni ‘aqidah dan hukum Islam. Interaksi diantara mereka harus berjalan dan diatur dengan aturan Islam.
3. Ide untuk selalu oposisif terhadap negara dalam civil society merupakan ide yang bertentangan dengan konsep ketaatan kepada ulil amriy dalam Islam. Banyak ayat Qur’an dan nash hadits yang mewajibkan kaum muslim untuk taat kepada penguasa yang menerapkan aturan-aturan Islam. Allah swt telah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan pemimpin diantara kalian.”[al-Nisaa’:59] Nash ini dengan sharih menyatakan, bahwa kaum Muslim wajib taat kepada pemimpin, selama pemimpin itu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Setiap warga negara yang ada di dalam Daulah Islam wajib mentaati penguasa yang menjalankan aturan-aturan Islam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi saw bersabda,“Siapa saja yang telah membai’at seorang imam (khalifah), lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinyanya, hendaknya ia mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu.”
4. Islam menentang ide-ide liberalisme dan individualisme. Seorang Muslim tidak bebas berpendapat, bertindak, dan berfikir. Ia wajib terikat dengan aqidah dan syariat Islam. Oleh karena itu, Islam melarang seluruh bentuk aktualisasi pendapat dan tindakan yang bertentangan dengan ‘aqidah dan syariat Islam. Sedangkan untuk non-Muslim yang hidup di negara Islam; mereka wajib mentaati hukum Islam sebagai hukum negara. Mereka diberi kebebasan untuk beribadah dan berbuat sesuai dengan agama dan keyakinannya, terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah privat. Adapun dalam masalah-masalah publik, mereka wajib mentaati hukum-hukum Islam.
5. Gagasan untuk meniadakan negara atau memperkecil peran negara, juga bertentangan dengan Islam. Sebab, negara dalam pandangan Islam, selain merupakan tugas normatif, ia juga merupakan konsekuensi logis dari penerapan hukum syariat di tengah-tengah masyarakat. Syariat Islam tidak mungkin eksis tanpa adanya institusi negara. Eksistensi negara juga merupakan konsekuensi logis adanya pertikaian dan permusuhan. Dengan kata lain, adanya negara merupakan metode untuk menghapuskan pertikaian dan permusuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai metode untuk mengatur seluruh urusan masyarakat. Dari sisi fakta, keinginan untuk menghapus eksistensi negara merupakan suatu hal yang utopis; sama utopisnya dengan mewujudkan kebebasan mutlak pada setiap individu yang bebas dari pertikaian dan permusuhan.

Khatimah
Bagaimanapun juga, ide liberalisme baik yang diusung oleh kelompok liberal kanan maupun kiri, adalah ide yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Untuk itu, seluruh komponen kaum Muslim harus berjuang bahu membahu untuk melawan ide-ide ini, seraya terus menyadarkan umat Islam mengenai kewajiban mereka untuk menerapkan syariat Islam di ranah negara, masyarakat, dan individu.
Dengan adanya proses edukasi Islam dan penyadaran terus menerus terhadap realitas politik sekarang, tentunya kaum Muslim akan bisa dibangkitkan untuk melawan ide-ide sesat semacam liberalisme. Sebaliknya, jika benak kaum Muslim masih dikuasai oleh ide-ide non-Islam, dan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat masih dikuasai oleh musuh-musuh Islam, sangatlah sulit mendorong mereka untuk menangkal ide-ide ini. Wallahu A’lam bi al-Shawab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: