ISLAM DAN NEGARA

Relasi Islam dengan Negara
Pada dasarnya, Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Begitu pula sebaliknya, negara juga tidak bisa dipisahkan dari Islam. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisah-pisahkan lagi. Hanya saja, ketika kaum sekuleris berusaha memasukkan ide-ide sekuler mereka ke tengah-tengah kaum Muslim, mereka terus menerus mengangkat isyu ketegangan hubungan antara negara dan agama. Mereka menyatakan, bahwa agama itu suci, dan tidak boleh dikotori dengan urusan-urusan politik negara yang kotor. Agama harus steril dari urusan negara, sebaliknya, negara juga harus streril dari masalah agama. Negara harus dipisahkan dari agama, dan agama harus dipisahkan dari negara.
Lalu, apakah Islam mengakui pemisahan negara di satu sisi, dan agama di sisi yang lain? Apakah benar pandangan yang menyatakan bahwa politik dan negara itu cenderung kotor dan korup, sehingga agama harus dijauhkan dari keduanya? Benarkah Islam tidak mengatur urusan negara? Benarkah pernyataan yang menyatakan bahwa penerapan Islam cukup substansinya saja?

Negara Dalam Pandangan Islam
Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Islam bukan sekedar agama ritual yang hanya mengatur urusan-urusan vertikal belaka. Akan tetapi, Islam telah datang dengan seperangkat aturannya yang lengkap dan terperinci untuk mengatur semua urusan vertikal maupun horisontal. Al-Quran telah menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Allah swt berfirman:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”[al-Nahl: 89]
Ketika menafsirkan ayat ini Ibnu Mas’ud menyatakan, bahwa al-Quran telah menjelaskan segala ilmu dan sesuatu kepada kita.
Ayat ini dengan sharih menjelaskan, bahwa al-Quran dan Sunnah telah mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan politik dan kenegaraan.
Lebih dari itu, Islam telah mengatur urusan-urusan kenegaraan dengan aturan-aturan yang terperinci. Hal ini bisa kita lihat dalam sejarah mutawatir sejak masa Rasulullah saw hingga berakhirnya kekhilafahan Islam di Turki Utsmaniy tahun 1924. Rasulullah saw telah membangun sistem pemerintahan dan kenegaraan modern di Madinah al-Munawarah. Beliau saw, selain menduduki jabatan kenabian, beliau juga menjabat sebagai kepala negara Daulah Islam. Sejarah mutawatir telah menuturkan kepada kita, tata cara Rasulullah saw dalam mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan. Setelah beliau saw wafat, pengaturan urusan negara digantikan oleh khulafaur rasyidin, dan terus berlanjut hingga tahun 1924 Masehi. Ini adalah fakta sejarah mutawatir yang menunjukkan, bahwa Islam mengatur masalah kenegaraan dan pemerintahan dengan aturan yang lengkap dan terperinci.
Lalu, atas dasar apa kaum pluralis berani menyatakan, bahwa Islam tidak mengatur masalah pemerintahan dan kenegaraan? Bukankah sejarah mutawatir telah menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa kekhilafahan Islam telah berdiri sejak sejak masa shahabat hingga kekhilafahan Utsmaniy tahun 1924? Bukankah ini menunjukkan, bahwa Islam telah mengatur urusan kenegaraan dan pemerintahan? Atas dasar itu, menuduh Islam tidak mengatur sistem pemerintahan dan kenegaraan adalah tuduhan yang mengada-ada dan a historis.
Di dalam hadits shahih juga dituturkan dengan sangat jelas, bahwa Islam telah mengatur masalah kenegaraan dan sistem pemerintahan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sulaiman Ibnu Buraidah dinyatakan, bahwa Rasulullah saw bersabda:

أُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَـابُوكَ فأَقْبِلْ مِنْهُمْ و كُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ الى دَارِالمُهَاجِرِيْنَ و أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مـا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَ عَلَيْهِمْ مَـا عَلَى الْمُهَـاجِريْنَ
“… Serulah mereka kepada Islam, maka apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (Daarul Kufur) ke Daarul Muhajirin (Daarul Islam yang berpusat di Madinah); dan beritahukanlah kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan semua itu, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum muhajirin, dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum muhajirin.”
Hadits ini dengan sharih menyatakan, bahwa Islam telah mengatur dan menetapkakan konsepsi yang jelas tentang negara (daar). Rasulullah saw sendiri menyebut negara Islam yang beliau tegakkan di Madinah dengan sebutan Daar al-Muhajirin.
Di dalam riwayat lain juga dinyatakan, bahwa sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah Islam. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda:

قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
“Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama 5 tahun, pernah aku mendegarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah SAW. Yang bersabda: “Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah.” Para shahabat bertanya, “Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Penuhilah bai’at yang pertama, dan yang pertama itu saja.” Berikanlah kepada mereka haknya karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.”

Bukti-bukti Adanya Negara di Dalam Islam
Selain telah menjadi fakta sejarah mutawatir, keberadaan Daulah Islam juga merupakan konsekuensi logis dari sejumlah hukum-hukum berikut ini;

a. Hukum Penetapan Status Kewarganegaraan
Eksistensi negara Islam berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menuturkan tentang klasifikasi warga negara yang hidup di dalam masyarakat Islam. Adanya klasifikasi ini menunjukkan dengan jelas, bahwa keberadaan negara merupakan perkara yang sudah pasti. Sebab, seseorang baru bisa dikategorikan berstatus kafir dzimmiy, kafir mu’ahid, kafir musta’min, atau kafir harbiy, jika di sana ada sebuah negara yang memiliki batas wilayah yang jelas. Dengan kata lain, adanya klasifikasi kafir dzimmiy, kafir harbiy, dan mu’ahid menunjukkan dengan jelas bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari negara. Di dalam riwayat-riwayat shahih, telah dituturkan mengenai istilah kafir dzimmiy, mu’ahid, dan kafir harbiy. Rasulullah saw bersabda;
“Barangsiapa membunuh kafir mu’ahid (kafir yang mengadakan perjanjian dengan Daulah Islam) maka dia tidak akan mencium bau surga.”[HR. Bukhari].
Kafir mu’ahid adalah seorang kafir yang negaranya mengadakan perjanjian dengan negara Islam. Hadits ini memberikan pengertian adanya batas wilayah yang tegas antara negara Islam dengan negara kafir. Rasulullah saw juga bersabda:
“Barangsiapa melukai dzimmiy [kafir dzimmiy] maka pada hari kiamat akulah yang menjadi musuhnya.”[HR. Khathib dalam tarikhnya. Sanadnya hasan].
Rasulullah saw juga bersabda, artinya, “Keluarkanlah kaum musyrikin [posisinya sebagai kafir dzimmiy –lihat Mukhtashar Nailul Authar–dari Jaziratul Arab, dan kenakan upeti para utusan itu, seperti aku pernah mengenakan upeti kepada mereka.[HR.Ahmad, Bukhari,dan Muslim, dari Ibnu ‘Abbas]
Hadits ini dengan jelas menyebut istilah kafir dzimmiy. Kafir Dzimmiy adalah seorang kafir yang tunduk dan berada di dalam kekuasaan Daulah Islamiyyah. Walhasil, hadits ini menunjukkan dengan jelas, keharusan adanya sebuah negara yang memiliki wilayah yang tegas, bagi sebuah negara, sehingga bisa diklasifikasi mana kafir dzimmiy dan mana yang bukan. Kafir musta’min, adalah orang kafir yang lari dari negaranya [negara kafir] dan masuk ke dalam Daulah Islamiyyah untuk meminta jaminan keamanan. Inipun dijelaskan dalam sunnah. Rasulullah saw pernah memberikan keamanan kepada utusan-utusan orang musyrik. Ini saja sudah cukup untuk menggugurkan pendapat yang menyatakan, bahwa Islam tidak perlu diterapkan dalam ranah negara.

b. Hukum Jihad fi Sabilillah
Adanya negara dan batas negara yang jelas juga berhubungan erat dengan hukum jihad di jalan Allah. Allah swt berfirman:
“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agar semua agama karena Allah…”[al-Anffal:39] Jihad fi sabilillah adalah berperang melawan orang kafir, merebut dan menaklukkan wilayah mereka dan benteng mereka. Ini menunjukkan, bahwa adanya negara merupakan konsekuensi logis dari hukum jihad di jalan Allah. Secara implisit, hal ini juga menunjukkan bahwa Islam telah diterapkan, tidak hanya dalam konteks individu dan masyarakat saja, akan tetapi juga dalam konteks negara. Lalu, bagaimana bisa dinyatakan, bahwa Islam tidak mengenal konsep kenegaraan dan pemerintahan? Bahkan, ada seruan untuk memisahkan agama Islam dari negara dan politik?

c. Hukum Perjanjian Antar Negara (al-Shulh)
Allah swt berfirman:
“…kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya..”[al-Taubah:4].
Suatu perjanjian pasti melibatkan dan menyertakan dua belah pihak. Dalam konteks ini, kadang-kadang terjadi perjanjian yang melibatkan Daulah Islam [negara Islam] dengan negara Kafir. Ini menunjukkan dengan jelas, bahwa adanya hukum perjanjian antar dua negara mengharuskan pula adanya negara yang berdaulat penuh atas teritorial tertentu. Kalau Islam tidak mengenal konsep negara dan batas wilayah negara, lalu mengapa Islam mengakui, bahkan mensyari’atkan perjanjian yang melibatkan dua negara?

d. Hukum Bersiaga di Perbatasan Negara
Kemestian adanya negara dan batas teritorial yang jelas dan tegas, juga ditunjukkan dengan kewajiban untuk bersiap siaga di perbatasan negara. Adanya hukum bersiap siaga di perbatasan, menunjukkan dengan jelas pula, eksistensi negara Islam yang memiliki teritorial dan demarkasi yang jelas. Allah swt berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian serta tetaplah bersiap-siap (di perbatasan negerimu [Daulah Islamiyyah], kemudian bertaqwalah kepada Allah, supaya kalian beruntung.”[Ali Imran:200].
Ayat ini dengan sangat jelas memerintahkan kaum muslimin untuk berjaga-jaga di perbatasan negaranya. Adanya batas negara, menunjukkan juga bahwa Islam mengatur dan menetapkan adanya negara yang memiliki wilayah dan batas kewilayahan yang jelas. Jika Islam tidak mengenal batas kenegaraan, mengapa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjaga di perbatasan?! Bahkan, banyak riwayat menjelaskan keutamaan orang yang menjaga perbatasan negara. Rasul saw bersabda, artinya, “Siaga (berjaga) satu malam di jalan Allah lebih baik daripada seribu malam yang dijalani dengan shalat di malam harinya dan berpuasa di siang harinya.”[HR. Thabarani, dan Hakim, dengan sanad hasan]. Berjaga atau bersiaga di sini termasuk menjaga perbatasan negara agar tidak diserang musuh.

e. Hukum Hijrah
Imam Ahmad dan Nasaaiy meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Hijrah itu tidak ada putus-putusnya selama musuh itu masih diperangi.” Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah ra, bahwa ‘Aisyah pernah ditanya tentang hijrah, beliau menjawab, “Hari ini tidak hijrah lagi, yang ada adalah seorang mukmin yang membawa lari agamanya kepada Allah dan Rasul, karena khawatir kena fitnah.” Hijrah adalah berpindah dari wilayah Daar Kufur, menuju wilayah Daar Islam. Hadits ini juga menunjukkan dengan sangat jelas, bahwa adanya negara Islam merupakan perkara yang pasti dalam ajaran Islam.
Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari negara, begitu juga sebaliknya, negara tidak bisa dipisahkan dari Islam. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah-pisahkan lagi. Pemberangusan negara dari ajaran Islam, atau adanya seruan untuk memisahkan Islam dari kehidupan politik dan negara, sama artinya telah memberangus eksistensi Islam itu sendiri. Lebih dari itu, memisahkan Islam dari kehidupan negara dan politik akan berdampak luas bagi penerapan syariat Islam. Tanpa negara, syariat Islam –terutama hukum yang mengatur masalah publik—akan terlantar dan tidak bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Walhasil, gagasan untuk memisahkan agama Islam dari kehidupan negara dan politik adalah gagasan jahat yang akan menghancurkan eksistensi Islam dan kaum Muslim.

Politik dan Negara Cenderung Jahat?
Adanya negara dan pengaturan urusan rakyat (siyasah) merupakan konsekuensi logis dari penerapan hukum, pemenuhan serta penjagaan terhadap hak-hak rakyat. Dengan kata lain, keteraturan masyarakat akan terwujud jika di tengah-tengah mereka ada sebuah institusi yang dipatuhi untuk mengatur urusan-urusan mereka. Kita tidak akan bisa membayangkan apa jadinya jika di tengah-tengah masyarakat tidak ada pihak yang mengatur dan ditaati untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi diantara mereka. Yang terjadi pastilah anarki, penindasan yang kuat atas yang lemah, ketidakteraturan, dan berlakunya hukum rimba. Sebaliknya, masyarakat akan teratur jika di tengah-tengah mereka ada institusi yang bisa menjaga hak-hak mereka, serta mengatur urusan-urusan mereka dengan aturan-aturan tertentu. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa adanya penguasa yang diserahi tugas mengatur urusan rakyat (politik) merupakan perkara yang alami dan niscaya.
Atas dasar itu, keberadaan negara dan politik (siyasah) bukanlah sesuatu yang jahat atau kotor; bahkan keberadaannya wajib ada demi terciptanya keteraturan dan kedisiplinan di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu, adanya negara juga merupakan jaminan bagi terselenggaranya penerapan hukum yang akan mengatur seluruh interaksi yang ada di tengah-tengah umat. Jika semesta pembicaraan kita fokuskan kepada penerapan syariat Islam, maka adanya institusi Islam (negara Islam) merupakan sebuah keniscayaan pula. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh yang merupakan kewajiban asasi setiap Muslim hanya akan terwujud dengan sempurna jika telah tertegak negara Islam (Daulah Islam) di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, keberadaan negara tidak hanya merupakan kebutuhan, akan tetapi sebuah keniscayaan. Menghapuskan eksistensi negara sama artinya dengan menghapuskan keteraturan dan menciptakan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.
Hanya saja, karena penyelenggara negara adalah manusia, maka para penguasa tidak akan luput dari kesalahan dan penyimpangan. Akibatnya, muncullah penguasa-penguasa korup, dzalim, dan fasik, yang justru menggunakan kekuasaannya untuk menindas kepentingan rakyat. Akan tetapi, adanya penguasa korup, dzalim, dan fasik ini sama sekali tidak meniadakan urgensi penguasa (negara) bagi masyarakat. Tidak bisa dinyatakan, bahwa negara cenderung jahat dan korup, sehingga negara harus ditiadakan, atau kekuasaan mesti dibagi-bagi kepada banyak orang, atau dipisah-pisahkan. Sebab, ini bukan jalan untuk menyelesaikan kedzaliman, kefasikan, dan kekorupan penguasa. Yang tepat adalah dengan cara melakukan koreksi kepada penguasa (perbaikan).
Dari sini dapat kita pahami, bahwa seruan yang ditujukan kepada kaum Muslim agar mereka menjauhi aktivitas politik dan kekuasaan; dengan alasan negara dan politik cenderung kotor, adalah seruan tendensius dan bertentangan dengan kenyataan. Sebab, faktanya, orang yang menyerukan agar kaum Muslim menjauhi aktivitas politik dan kekuasaan, justru sangat tamak dengan kekuasaan. Bahkan, mereka sering melibatkan diri dalam aktivitas politik dan kekuasaan. Memang benar, kita wajib menjauhi politik kotor, atau “mempolitisir agama”, namun ini tidak berarti bahwa kita wajib menjauhi sejauh-jauhnya aktivitas politik dan kekuasaan secara mutlak, atau menganggap kekuasaan dan politik adalah najis yang harus dijauhi. Benar, yang mesti dijauhi oleh kaum Muslim adalah politik kotor, dan kekuasaan korup. Namun, kaum Muslim tetap harus berpolitik dan merebut kekuasaan yang akan digunakan untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dengan cara yang syar’iy dan tidak menghalalkan segala cara. Sebab, eksistensi Islam dan kaum Muslim sangat bergantung kepada keberadaan negara Islam (Khilafah Islamiyyah).
Dalam kitab al-Siyasah al-Syar’iyyah, Imam Ibnu Taimiyyah menyatakan, “Usaha untuk menjadikan kepemimpinan (khilafah) sebagai bagian dari agama dan sarana untuk bertaqarrub kepada Allah adalah kewajiban. Taqarrub kepada Allah dalam hal kepemimpinan yang dilakukan dengan cara mentaati Allah dan RasulNya adalah bagian dari taqarrub yang paling utama….” Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitab yang sama juga menyatakan: “Bahkan, agama ini akan tegak tanpa adanya khilafah Islamiyyah..”
Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemisahan agama dari negara (sekulerisme) jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Lebih dari itu, seruan sekulerisasi di negeri-negeri Islam adalah seruan berbahaya yang akan menghancurkan eksistensi Islam dan kaum Muslim. Sebab, seruan ini akan memberangus hampir 2/3 hukum-hukum Islam yang mengatur masalah kenegaraan dan publik. Seruan ini juga akan berimplikasi luas terhadap ‘aqidah kaum Muslim. Sebab, ketika Islam telah dipisahkan dari negara dan kehidupan, maka muncullah hukum-hukum kufur yang menggantikan hukum syariat untuk mengatur seluruh urusan rakyat. Atas dasar itu, sudah seharusnya kaum Muslim menolak dan melawan propaganda-propaganda kaum sekuleris yang ingin menempatkan Islam hanya pada ranah privat belaka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: