TANGGUNGJAWAB UMUM SEORANG PENGUASA

Sesungguhnya Islam  telah menjelaskan tanggung jawab umum (kemas’ulan umum) yang harus dipikul seorang penguasa dengan penjelasan yang sangat jelas.  Tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah swt kepada penguasa ini, juga dikaitkan dengan kewajibannya sebagai penguasa, dan hubungan dirinya dengan rakyat.
Tanggung jawab penguasa yang berhubungan dengan sifat-sifat yang wajib ada pada dirinya sebagai seorang penguasa, telah dijelaskan oleh Rasul dalam hadits-hadits yang menjelaskan  beberapa sifat penguasa. Di antara sifat-sifat menonjol yang harus dimiliki seorang penguasa adalah kekuatan, ketaqwaan, ramah (mengayomi, mendidik, dan menyayangi: rifq) pada rakyat, dan tidak menakutkan.  Rasulullah SAW memandang bahwa penguasa harus orang yang kuat, sementara orang yang lemah tidak layak menjadi penguasa. Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Dzarr RA yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda (yang artinya): “Wahai Abu Dzar, saya melihat, engkau adalah orang yang lemah, sementara saya mencintaimu seperti aku mencintai apa yang terdapat dalam diriku. Janganlah kamu menguasai (menjadi pemimpin) dua orang dan jangan [pula] menangani harta anak yatim”. Dan Imam Muslim meriwayatkan pula,”Dari Abu Dzar RA berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, mengapa anda tidak mempekerjakan saya?” Mendengar pertanyaan itu, beliau menepuk-nepuk dua pundak Abu Dzar, kemudian bersabda, “Wahai Abu Dzar, engkau adalah orang yang lemah, sementara kemas’ulan itu (tanggung jawab) itu amanat. Dan kelak pada hari kiamat [menjadi sebab] kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dalam kebenaran.” Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan pribadi. Yakni, kuat akal dan jiwanya. Oleh sebab itu, akalnya haruslah akal yang kuat,  dimana dengan kekuatan itu ia mampu mengetahui berbagai persoalan dan interaksi. Mentalnya juga harus mental seorang penguasa, yang menyadari bahwa dirinya seorang amir atau penguasa dan mampu mengontrol kecenderungan-kecenderungan jiwanya pada perilaku kekuasaan. Ketika kekuatan pribadinya memiliki potensi untuk berkuasa dan memerintah, maka seorang penguasa harus memiliki sifat yang bersih dari kebejatan penguasaan. Oleh karena itu pula, seorang penguasa harus memiliki sifat taqwa dalam pribadinya dan dalam riayahnya (pengaturannya) terhadap rakyatnya. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya berkata, “Rasulullah SAW ketika melantik seorang amir untuk menangani pasukan atau detasemen tempur, pasti beliau berwasiat kepadanya supaya bertaqwa kepada Allah dan berperilaku baik kepada sesama kaum muslimin.”  Seorang penguasa jika bertaqwa dan takut pada Allah serta selalu merasa diawasi gerak-geriknya, baik di tempat tersembunyi maupun terang, maka hal itu akan mengekang dirinya dari tindak kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Akan tetapi, taqwa tidak mencegahnya dari sikap kasar dan keras.  Oleh karena itu, dia harus merasa dalam pengawasan Allah dengan selalu mengikatkan diri menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Ketika seorang penguasa secara alami cenderung untuk berlaku keras dan kasar,  syariat memerintahkannya untuk menjadi orang yang ramah dan tidak memberat-beratkan urusan rakyatnya.  ‘Aisyah RA berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku ini: Ya Allah, semoga orang (penguasa) yang menangani perkara umatku, lalu dia memberat-beratkan mereka, maka beratkanlah dia. [Ya Allah], semoga orang yang menangani perkara umatku, lalu dia melunakkan (ramah) mereka, maka lunakkanlah dia.” (HR. Imam Muslim). Penguasa juga diperintahkan untuk berpenampilan yang menyenangkan (menggembirakan) dan tidak menjadi sosok yang angker. Dari Abu Musa RA dituturkan bahwa dia berkata, “Kalian berbuatlah yang menggembirakan dan jangan membuat [rakyat] lari, mudahkanlah dan jangan mempersulit!”
Ini adalah tanggung jawab penguasa yang dikaitkan dengan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Adapun sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang berhubungan dengan rakyat,  Islam telah memerintahkan penguasa untuk mengayomi rakyat dengan nasihat dan tidak mencampuradukkan pengelolaan harta umum dengan apapun. Dia juga harus memerintah mereka dengan Islam semata, tanpa mencampuradukkan dengan unsur apapun selainnya. Allah SWT mengharamkan surga pada penguasa yang tidak menjaga rakyatnya dengan nasihat atau malah menipunya dengan kepalsuan. Ma’qil bin Yasar RA berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidaklah seorang hamba yang dibebani Allah untuk mengurusi rakyatnya dan dia tidak membatasinya dengan nasihat melainkan dia tidak mendapatkan bau surga”. (HR. Bukhori) “Dalam kesempatan lain, Ma’qil bin Yasar RA berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidaklah seorang wali yang mengurusi rakyat muslim, lalu dia mati, sementara dia [ketika mengurusi mereka] menipu mereka melainkan dia tidak masuk surga bersama mereka.'” Abu Sa’id RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Di hari kiamat, setiap pengkhianat memiliki bendera yang ditinggikan menurut ukuran pengkhianatannya (kepalsuan). Ingatlah! Secara umum, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya melebihi seorang amir.” (HR. Muslim)
Mencurahkan segenap tenaga dalam menjalankan tanggung jawab umat dan menjaga rakyat dengan nasihat, telah ditegaskan Rasulullah SAW dengan penjelasan yang sangat gamblang dan tegas.  Ini semua menunjukkan, betapa besarnya tanggung jawab penguasa dalam masalah ini. Adapun syarat tentang tidak bolehnya seorang penguasa memanipulasi harta umum, beliau juga telah mengingatkan mereka untuk selalu waspada. Beliau juga memberikan peringatan yang sangat keras. Ketika melihat salah seorang walinya berbuat demikian, beliau segera mencelanya dengan keras dan berpidato ke tengah orang tentang persoalan itu. Dari Abu Hamid al- Sa’idiy diceritakan bahwa Nabi SAW pernah mempekerjakan Ibnu Utabiyyah untuk menangani pungutan sedekah dari Bani Sulaim. Ketika sudah datang kepada Rasulullah SAW, dia membuat perhitungan seraya berkata, “Ini untuk kalian dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.”Mendengar laporan ini, Rasulullah SAW langsung menegur, “Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu sehingga hadiahmu mendatangimu jika memang kamu benar?!” Kemudian Rasulullah SAW berdiri, menyapa jamaah, membaca tahmid, dan memuji Allah, lalu bersabda, “Amma ba’du. Sesungguhnya aku telah mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk menangani sejumlah masalah dari sekian banyak tugas yang dikuasakan Allah kepadaku, lalu seseorang dari kalian datang, lalu berkata, ‘Ini untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.’ Maka mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya  sehingga hadiahnya mendatanginya jika memang dia orang yang benar!? Demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sesuatu dengan tanpa haknya melainkan dia datang [dengan] memikulnya di hari kiamat” (HR. Bukhori).  Ini adalah bentuk kinayah tentang hisab Allah terhadap penguasa dan pengawasan-Nya terhadap semua tindakan penguasa. Nash ini juga merupakan peringatan keras bagi seorang penguasa agar tidak memanipulasi harta milik umum, apapun bentuknya, dan dengan penakwilan dan fatwa apapun.
Sedangkan kaitannya dengan hukum-hukum yang harus diberlakukan oleh penguasa, Islam’ juga telah mewajibkan penguasa untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.   Islam juga memberinya hak untuk melakukan ijtihad dalam memahami dua sumber hukum tersebut.  Islam melarang penguasa mempelajari (untuk diterapkan) aturan-aturan selain Islam, atau mengambil sesuatu selain dari Islam.   Hukum yang diberlakukan hanyalah hukum yang bersumber dari Al-Kitab dan Al-Sunnah, dalilnya banyak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Di antaranya beberapa ayat berikut ini. “Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” (QS. 5: 44). “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik” (QS. 5: 47). “Barangsiapa  tidak  memutuskan  perkara menurut  apa  yang  diturunkan  Allah,  maka mereka itu  adalah  orang-orang  yang  zalim” (QS. 5: 45). Ayat-ayat ini membatasi pemberlakuan hukum hanya dengan apa-apa yang diturunkan Allah. Sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur’an, baik dalam bentuk lafadz maupun maknanya, sementara Sunnah hanya berupa maknanya saja, tanpa lafadz. Dengan demikian, seorang penguasa dalam menjalankan pemerintahannya (hukum) terikat dengan batasan-batasan yang termuat dalam Al-Kitab dan Al-Sunnah. Meski demikian, Islam membolehkan penguasa melakukan ijtihad dalam memahami Al-Kitab dan Al- Sunnah. Yakni, mencurahkan segenap tenaga dan upaya dalam memahami dan mengambil istinbat berbagai hukum dari dua sumber itu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Mu’adz RA ke Yaman, lalu beliau bertanya kepadanya, “Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?” Jawab Mu’adz: “Dengan Kitabullah. Rasulullah Saw. bertanya lagi: “Jika kamu tidak menemukan?” Mu’adz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah.” Rasulullah Saw. bertanya: “Jika kamu tidak menemukan?” Mua’dz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku,” jawab Mu’adz RA. Mendengar jawaban yang sangat cerdas ini, Rasulullah SAW langsung memuji Allah, “Segala puji bagi Allah Yang memberi taufiq kepada utusan Rasul-Nya terhadap sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.” Allah juga memberi pahala bagi penguasa yang melakukan ijtihad meski salah. Hal semacam ini tentunya sangat mendorong penguasa untuk terus melakukan ijtihad dan menjauhkan dari kejumudan nash-nash yang hanya dipahami secara zahir. Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Amru bin ‘Ash bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika penguasa menjalankan pemerintahan, lalu berijtihad, kemudian benar, maka baginya dua pahala. Jika menjalankan pemerintahan, lalu ijtihad, kemudian salah, maka baginya satu pahala.” Syara’ dengan tegas telah membatasi hukum- hukum yang dijalankan penguasa haruslah Islam, tidak lainnya. Meski penguasa diberi wewenang melakukan ijtihad walaupun salah, dia tetap harus berjalan dalam bingkai hukum Islam dan ia dilarang berhukum dengan hukum selain Islam, bahkan bertanya tentang hukum selain Islampun tidak boleh, atau mengkompromikan Islam dengan sesuatu yang bukan dari Islam. Allah SWT berfirman dalam khithab-Nya kepada Rasul [yang artinya]: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati- hatilah kamu kepada mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (QS. 5: 49). “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. 5: 48). Karena khithab kepada Rasul adalah khithab kepada umatnya, maka khittab itu adalah khithab untuk tiap penguasa pula. Imam Muslim meriwayatkan dari ‘Aisyah RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membuat hal-hal baru dalam urusan kami yang tidak berasal darinya (Allah dan Rasul-Nya), maka sesuatu itu tertolak.” Dalam riwayat lain juga dari ‘Aisyah RA dituturkan: “Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang perkara kami tidak mengukuhkannya, maka sesuatu itu tertolak.” Imam Bukhari juga meriwayatkan dari ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bahwa Ibnu ‘Abbas RA  berkata, “Bagaimana kalian bertanya kepada Ahlu Kitab tentang sesuatu, sementara Kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah SAW lebih baru? [Apakah] kalian hanya membacanya yang tidak menyalakan semangat, sementara telah diceritakan kepada kalian bahwa Ahlu Kitab telah mengganti Kitabullah (Zabur, Injil, dan Taurat) dan mengubahnya serta mereka menulis Al-Kitab dengan tangan-tangan mereka. [Lalu mereka berkata], ‘Ini dari sisi Allah!’ [Yang demikian itu dilakukan] untuk menjual [agama] dengan harga yang sedikit. Ingatlah, dia mencegah kalian apa yang telah datang kepada kalian berupa pengetahuan tentang masalah mereka yang telah datang kepada kalian yang selalu mencegah kalian.” Dengan ini, hukum yang wajib diberlakukan oleh penguasa pun menjadi jelas.  Demikian juga, tanggung jawabnya hanya terbatas pada hukum-hukum yang diturunkan Allah.
Sejumlah tanggung jawab yang dibebankan pada penguasa ini, telah memberikan diskripsi kepada kita bahwa Islam telah membebankan tanggung jawab umum kepada penguasa dengan batasan yang sangat jelas. Tanggung jawab ini harus dipikul penguasa tanpa melihat posisi penguasa itu sendiri, apakah dia seorang khalifah, mu’awwin (pembantu utama khalifah), wali (gubernur) ataukah pegawai. Sebab, mereka semua adalah penguasa atau hakim, dan harus terikat dengan berbagai tanggung jawab ini. Itu jika para penanggung jawabnya adalah para wali, para amir, dan para penguasa lainnya.  Namun, pada dasarnya mereka semua adalah tanggung jawab khalifah.   Jika semua itu menjadi tanggung jawab khalifah, tentu saja, tanggung jawab seorang khalifah akan lebih besar dibandingkan tanggungjawab mereka. Ada sejumlah hadits umum yang mencakup semua orang yang mengurusi urusan- urusan kaum muslimin, baik dia sebagai khalifah maupun wali. Sejumlah sabda Rasulullah SAW berikut ini: “tidaklah seorang hamba yang diberi kuasa Allah untuk menggembalakan rakyat”; “barangsiapa mengurusi sesuatu dari perkara umatku”; “sebesar-besarnya penipuan adalah dari amir ‘aamah”; dan firman-Nya “dan barangsiapa tidak memutuskan perkara”, semua disebutkan dengan lafadz umum yang meliputi wali dan khalifah. Khithab Rasul ini adalah khithab yang berlaku untuk semua penguasa, baik khalifah ataupun wali. Rasulullah SAW menjelaskan secara global tanggung jawab khalifah terhadap rakyatnya dengan nash yang tersebut dalam hadits  yang menjelaskan sejumlah tanggung jawab umum. Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ingatlah, kalian semua adalah pemimpin dan tiap-tiap [pemimpin dari] kalian dimintai tanggung jawab tentang rakyatnya. Imam yang menjadi pemimpin manusia dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Laki-laki yang menjadi pemimpin keluarganya dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Wanita yang bertanggung jawab [dalam urusan] keluarga suami dan anaknya bertanggung jawab atas mereka. Budak bertanggung jawab pada harta tuannya dan dia dimintai tanggung jawab atasnya. Ingatlah, kalian semua adalah pemimpin dan tiap kalian dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya.”   Khalifah bertanggung jawab secara umum terhadap rakyatnya, dan tanggung jawab umum ini telah dibebankan pada penguasa.
Agar tanggungjawab ini bisa dilaksanakan oleh penguasa, Islam telah memberikan sejumlah pengarahan dan hak legalisasi hukum kepada penguasa, agar ia bisa melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Adapun mengenai tugas pengarahan, penguasa diingatkan dengan tegas supaya waspada terhadap siksaan Allah ketika mereka (penguasa) tidak mengatur rakyat dengan aturan Allah dan tidak memikul beban-beban yang telah dibebankan kepadanya. Dijelaskan bahwa tanggung jawab itu akan menjadi sebab kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, jika orang lemah –yang tidak mampu menunaikannya– mengambil kekuasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW pernah memohon pada Allah agar memberatkan penguasa yang memberatkan umat Islam, mengharamkan surga pada penguasa yang tidak memagari umat dengan nasihat, dan beberapa peringatan keras lainnya, yang semuanya menjelaskan bahwa penguasa akan mendapatkan sanksi jika tidak menjalankan tanggung jawabnya, yaitu siksaan Allah. Akan tetapi, syara’ tidak mencukupkan dengan hal itu saja, akan tetapi juga menjadikan umat bertanggung jawab untuk membantu penguasa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Karena itu, Allah mewajibkan umat untuk mengingkari penguasa jika melalaikan tanggung jawabnya atau jelek pengelolaannya, bahkan memerintahkannya (umat) untuk memeranginya dengan pedang jika penguasa itu menjalankan pemerintahan dengan selain Islam dan menjadi kufur dengan terang-terangan. Orang yang terbunuh karena mengingkari penguasa telah ditasbihkan sebagai penghulunya para syahid. Rasulullah SAW bersabda [yang artinya]: “Penghulu para syahid adalah Hamzah bin Abdul al-Muntholib dan laki-laki yang berdiri di depan pemimpin yang lalim, lalu menasihatinya, lalu dia dibunuh.” Orang yang ridha dengan penelantaran penguasa [terhadap hukum-hukum Allah] dan dia mengikutinya, maka di hadapan Allah dia juga ikut dimintai tanggung jawab dan tidak selamat dari siksaan-Nya. Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Akan datang  para amir, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkaran- nya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas, dan siapa  saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Mereka bertanya, “Tidaklah kita akan memerangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.
Dalam riwayat lain: “Barangsiapa membencinya, maka dia akan bebas. Dan barangsiapa mengingkarinya, maka dia akan selamat. Akan tetapi, barangsiapa ridha dan mengikutinya (dia akan celaka)” Riwayat ini menafsiri riwayat sebelumnya, yakni, sabdanya yang berbunyi: barangsiapa yang membencinya, maka dia akan bebas. Imam Nawawi dalam mensyarahi hadits ini mengatakan: “Maknanya, dan Allah lebih tahu, adalah barangsiapa mengetahui kemungkaran dan tidak larut kepadanya, maka dibuatkan jalan untuknya bebas dari dosa dan sanksi-sanksinya, dengan catatan, dia mengubahnya dengan tangan atau lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Sabdanya: barangsiapa mengingkarinya, dia akan selamat yakni barang siapa tidak mampu untuk mengubah dengan tangan dan lisannya, kemudian mengingkari dan membenci hal itu dengan hatinya, maka dia akan selamat dari persekutuan mereka dalam dosa. Akan tetapi, barangsiapa ridha dan mengikutinya, yakni hatinya ridha dengan perbuatan mereka,  dan perilakunya mengikuti perbuatan mereka, maka dia tidak bebas dan tidak selamat.” Dalam hadits ini, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengingkari penguasa yang lalim.  Beliau saw juga mewajibkan kaum muslim untuk mengingkari penguasa tersebut dengan sarana apapun, asalkan tidak dengan perang, yakni tanpa senjata. Sementara pengingkaran dengan lidah, secara mutlak diwajibkan dan apapun bentuk kata-katanya. Atau, dengan hati jika tidak mampu melakukannya dengan tangan atau dengan lidah. Orang yang tidak mengingkarinya dikategorikan sebagai sekutu penguasa lalim dalam perbuatan dosa, sebab, beliau mengatakan: barangsiapa ridha dengan apa yang mereka (para penguasa) lakukan dan mengikuti hal itu, maka dia tidak bebas dan tidak selamat dari dosa. Hanya saja pengingkaran ini hanya terjadi jika para penguasa itu menjalankan hukum dengan jelek, tetapi mereka masih memutuskan hukum dengan Islam. Jika mereka keluar dari penerapan Islam dan menerapkan hukum-hukum kufur, maka syara’ tidak mencukupkan mengingkari mereka dengan tangan, lidah, dan hati saja, akan tetapi syara’ telah menetapkan jalan untuk mengubah mereka. Jalan itu adalah pedang dan perang. Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim dituturkan: “Para sahabat bertanya, ‘Mengapa kita tidak memerangi mereka dengan pedang?’ Beliau menjawab, ‘Jangan, selama mereka masih shalat.” Dalam riwayat lain, hadits itu berbunyi: “Mengapa kita tidak memerangi mereka, Ya Rasulullah?!’ Beliau menjawab, ‘Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat.'” Dalam hadits ‘Auf bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim diceritakan: “Dikatakan, ‘Ya Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka dengan pedang?!’ Lalu dijawab, ‘Jangan, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat.'” Dalam riwayat lain, mereka berkata, “Kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, mengapa kita tidak mengumumkan perang terhadap mereka ketika itu?!’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat.'” Dalam riwayat Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit diceritakan bahwa dia berkata, “Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untu selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.” Hadits ini memberi pengertian bahwa kita akan mencabut wewenang apapun dari pemegangnya, jika kita telah melihat kekufuran secara nyata. Bahkan, kita harus menyatakan perang terhadap mereka dengan pedang.  Kita akan memerangi mereka  jika mereka tidak menegakkan salat di tengah kita.  Ini bila dinisbahkan kepada penguasa sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan roda pemerintahan dengan Islam.   Oleh karena itu, selama penguasa tersebut memutuskan perkara dengan Islam, maka tidak ada perang, seruan perang, juga tidak ada penggulingan pemerintahan.  Sebaliknya, jika mereka menerapkan hukum selain Islam, ketika itu, kita wajib memerangi mereka, menyatakan perang pada mereka, dan menggulingkan mereka.    Dengan mekanisme semacam inilah, tanggungjawab umum yang mesti dipikul oleh seorang penguasa bisa terus ditegakkan dengan amanah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: