KAPAN PENGUASA WAJIB DIPERANGI?

Meskipun kaum muslim diperintahkan untuk tetap mentaati penguasa dzalim dan fasiq, dan dilarang memerangi dengan pedang, akan tetapi dalam satu kondisi, kaum mukmin diperbolehkan memerangi mereka, yaitu, jika mereka telah menampakkan kekufuran yang nyata.   Ketentuan semacam ini didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini. Imam Muslim menuturkan sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا
“Akan datang  para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya, maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa  saja yang mengingkarinya dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)”. Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim]
Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, Imam Nawawi, dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan:
“Di dalam hadits ini terkandung mukjizat nyata mengenai  kejadian yang akan terjadi di masa depan, dan hal ini telah terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah saw….Sedangkan makna dari fragmen, “”Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat,” jawab Rasul; adalah ketidakbolehan memisahkan diri dari para khalifah, jika mereka sekedar melakukan kedzaliman dan kefasikan, dan selama mereka  tidak mengubah satupun sendi-sendi dasar Islam.”
Dalam hadits ‘Auf bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim, juga  diceritakan:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ
“Ditanyakan,”Ya Rasulullah, mengapa kita tidak memerangi mereka dengan pedang?!’ Lalu dijawab, ‘Jangan, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat.” [HR. Imam Muslim]
Dalam riwayat lain, mereka berkata:
قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا
“Kami bertanya, ‘Ya Rasulullah, mengapa kita tidak mengumumkan perang terhadap mereka ketika itu?!’ Beliau menjawab, ‘Tidak, selama di tengah kalian masih ditegakkan shalat.”
Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasanya dia berkata:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untu selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]
Hadits-hadits ini telah mengecualikan larangan untuk memisahkan diri dan memerangi penguasa dengan pedang.   Jika seorang penguasa telah melakukan kekufuran yang nyata, maka kaum mukmin diperbolehkan melepaskan ketaatan dari dan memerangi mereka dengan pedang.
Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan, bahwa jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shahih yang tidak memerlukan takwil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya.  Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan takwil,  seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa.
Imam al-Khathabiy menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “kufran bawahan”  (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzaahiran baadiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang)
‘Abdul Qadim Zallum, dalam Nidzam al-Hukmi fi al-Islaam, menyatakan, bahwa maksud dari sabda Rasulullah saw “selama mereka masih mengerjakan sholat”, adalah selama mereka masih memerintah dengan Islam; yakni menerapkan hukum-hukum Islam, bukan hanya mengerjakan sholat belaka  Ungkapan semacam ini termasuk dalam majaz ithlaaq al-juz`iy wa iradaat al-kulli (disebutkan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan).
Masih menurut ‘Abdul Qadim Zallum, riwayat yang dituturkan oleh ‘Auf bin Malik, Ummu Salamah, dan ‘Ubadah bin Shamit, seluruhnya berbicara tentang khuruj ‘ala al-imaam (memisahkan diri dari imam), yakni larangan memisahkan diri dari imam.   Ini termaktub dengan jelas pada redaksi hadits: ” Para shahabat bertanya, “Tidaklah kita perangi mereka?” Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat” Jawab Rasul.” [HR. Imam Muslim].  Dengan demikian, hadits ini merupakan larangan bagi kaum muslim untuk memisahkan diri dari penguasa, meskipun ia terkenal fasiq dan dzalim.
Masih menurut ‘Abdul Qadim Zallum; akan tetapi, larangan memisahkan diri dari penguasa telah dikecualikan oleh pecahan kalimat berikutnya, yakni,” kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari].  Ini menunjukkan, bahwa seorang muslim wajib memisahkan diri dari penguasa, bahkan boleh memerangi mereka dengan pedang, jika telah terbukti dengan nyata dan pasti, bahwa penguasa tersebut telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata.”
Bukti-bukti yang membolehkan kaum muslim memerangi khalifah haruslah bukti yang menyakinkan (qath’iy).  Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kekufuran adalah lawan keimanan.   Jika keimanan harus didasarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan (qath’iy), demikian juga mengenai kekufuran.   Kekufuran harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti maupun fakta yang pasti, tidak samar, dan tidak memerlukan takwil lagi.  Misalnya, jika seorang penguasa telah murtad dari Islam, atau mengubah sendi-sendi ‘aqidah dan syariat Islam berdasarkan bukti yang menyakinkan, maka ia tidak boleh ditaati, dan wajib diperangi.  Sebaliknya, jika bukti-bukti kekufurannya tidak pasti, samar , dan masih mengandung takwil, seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat pedang di hadapannya.

Tindak Kekerasan Untuk Mengoreksi Penyimpangan Penguasa
Di dalam Kitab al-Jihaad wa al-Qitaal, Dr Mohammad Khair Haekal menyatakan; menurut ulama salaf maupun kontemporer, perang untuk mengoreksi penyimpangan penguasa disebut dengan berbagai macam istilah yakni, al-khuruuj (separatisme), al-khuruuj al-musallah (separatisme bersenjata),  ats-tsawrah (revolusi),  ats-tsawrah al-Islamiyyah (revolusi Islam),  ats-tsawrah al-musallahah (revolusi bersenjata), an-nuhuudh (kebangkitan), al-malhamah (perkelahian berdarah), al-fitnah (perang fitnah), qitaal ad-dhulmah (perang melawan kezaliman), qitaal al-umaraa’ (perang melawan penguasa), al-qiyaam ‘alaa al-hukkaam (melawan penguasa), as-sayf (mengangkat senjata), inqilaab (kudeta), al-harakah at-tahriiriyah li tashhiih al-awdhaa’ (gerakan pembebasan untuk memperbaiki keadaan), dan al-harb al-ahliyah (perang saudara).
Pada galibnya, penyimpangan seorang penguasa yang mewajibkan adanya koreksi adalah; tatkala ia melepaskan keterikatan dari Islam, baik dalam perilaku pribadinya, maupun kebijakan politik dalam dan luar negeri yang menjadi pijakan dalam mengurus urusan rakyat.   Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan itu dapat dirinci sebagai berikut;
Pertama, melakukan tindak kemaksiyatan.  Pada dasarnya, seorang pemimpin adalah teladan bagi rakyatnya dalam hal terikat dengan syariat dan implementasinya.  Jika ia melakukan kemaksiyatan, tentunya ia tidak pantas menjadi teladan yang baik.  Lebih dari itu, penyimpangan dirinya terhadap hukum syariat, akan mengobarkan kebencian dan kemarahan rakyat pada dirinya.  Akhirnya, kepercayaan rakyat kepada dirinya akan jatuh dan ternoda.   Imam Muslim menuturkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik para pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai, dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan, seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci mereka, dan mereka membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Berkata (perawi): Kami berkata: Wahai Rasulullah, apakah pada saat itu, kami tidak diperbolehkan untuk memerangi mereka? Beliau menjawab: Tidak, selama mereka masih menegakkan “shalat” di tengah-tengah kalian, kecuali orang yang dipimpin oleh seorang wali (penguasa), kemudian dia melihatnya melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya dia membenci kemaksiatan kepada Allah yang dilakukannya, dan janganlah sekali-kali kalian melepaskan tangan dari ketaatan.”
Kedua, memerintahkan rakyat untuk mengerjakan kemaksiyatan.  Dalam sebuah riwayat diriwayatkan, bahwa Nabi saw bersabda,”Patuh dan taat itu wajib bagi seorang Muslim, baik dalam hal yang dibenci maupun disukai, selama dia tidak diperintah melakukan kemaksiatan. Ketika seorang Muslim diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka dia tidak wajib patuh dan taat.”
Ketiga, melakukan kemungkaran. Contohnya, para penguasa yang memanfaatkan kesempatan yang bersifat duniawi. Pemanfaatannya meliputi pemanfaatan kekayaan, jabatan, tugas, berbagai keistimewaan yang ditimbun untuk kepentingan pribadi, sanak famili, kelompok, dan bukan untuk kepentingan rakyat banyak.
Nabi saw bersabda, “Nanti akan terjadi sikap mementingkan diri sendiri, dan akan terjadi pula perkara harus engkau ingkari. Mereka (para sahabat) bertanya,” Apa yang harus dilakukan orang yang yang mengalami hal itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Tunaikanlah hak yang menjadi kewajibanmu dan mohonlah hakmu kepada Allah.”
Keempat, berlaku aniaya dan dzalim kepada individu-individu masyarakat, baik dengan cara menyiksanya, memenjarakannya, mendeportasikannya, dan lain sebagainya, sambil memaklumkan kebenciannya terhadap tuntunan dan sunnah Nabi saw.   Dari Hudzaifah al-Yamaan, dikisahkan, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi saw, “Wahai Rasulullah, ketika kita dalam keburukan, Allah telah mendatangkan kebaikan, sehingga kita berada di dalamnya. Lalu, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Beliau menjawab,” Benar. Aku (Hudzaifah) bertanya: Bagaimana hal itu akan terjadi? Beliau menjawab,” Setelahku nanti akan ada para pemimpin, yang tidak mencari hidayah dengan hidayahku, dan tidak mencari tuntunan dengan tuntunanku. Di antara mereka juga akan ada orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan, yang menjelma dalam ujud manusia. Aku (Hudzaifah) bertanya,” Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah jika aku menjumpai hal itu? Beliau bersabda,” Patuh dan taatilah pemimpin itu, meski dia memukul punggungmu, mengambil hartamu; patuh dan taatilah.”
Di dalam riwayat lain, juga dituturkan, bahwasanya Hudzaifah bin al-Yamaan ra., yang ketika itu banyak bertanya kepada Rasulullah saw mengenai berbagai peristiwa masa depan, berkata,    “Akan ada para pemimpin, yang akan menyiksa kalian dan Allah pasti akan mengazab mereka”.
Inilah beberapa penyimpangan yang sering dilakukan oleh penguasa Muslim di dalam masyarakat Islam.
Pada dasarnya, Islam tidak pernah mentolerir adanya penyimpangan yang dilakukan oleh siapa pun, lebih-lebih lagi penguasa.  Sebab, banyak hadits Nabi menuturkan bahwa, seorang penguasa harus memimpin umat berdasarkan sendi-sendi dan prinsip-prinsip ajaran Islam.   Selain itu, ia juga diwajibkan menjaga shalat dan puasa sebagai syiar-syiar Islam, serta menyerukan kepada umat manusia untuk menegakkan syiar-syiar ini.
Penguasa juga tidak boleh membiarkan berbagai macam kemaksiatan atau kekufuran yang didemonstrasikan secara jelas dan terang-terangan, tanpa penolakan sedikit pun.   Banyak riwayat telah menunjukkan hal ini, diantaranya adalah;
“Seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak yang memimpin kalian berdasarkan Kitabullah, maka patuhi dan taatilah.”
Dalam riwayat lain dituturkan;
“Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah, meski kalian dipimpin oleh seorang budak Ethiopia yang tidak karuan rupa (buruk rupa)-nya, maka patuhi dan taatilah, selama masih menegakkan Kitabullah di tengah-tengah kalian.”
Di tempat lain, Nabi saw bersabda, “Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang para pemimpin kalian yang baik dan buruk? Mereka (para sahabat) menjawab: Tentu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Yang terbaik di antara mereka bagi kalian, adalah orang yang kalian cintai, dan dia mencintai kalian. Kalian berdoa kepada Allah untuk mereka, dan mereka juga berdoa kepada Allah untuk kalian. Adapun di antara mereka yang paling buruk, sekaligus yang paling buruk bagi kalian, adalah orang yang kalian benci, dan mereka membenci kalian. Kalian berdoa kepada Allah agar melaknat mereka, dan mereka berdoa kepada Allah agar melaknat kalian. Mereka (para sahabat) bertanya: Bolehkah kami memerangi mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Jangan. Biarkan mereka, selama masih puasa dan shalat.”
‘Ubaadah bin as-Shaamit ra menuturkan sebuah hadits, bahwasanya ia berkata:
“Kami telah membai’at Rasulullah saw untuk patuh dan taat, ketika dalam keadaan susah dan senang; ketika dalam keadaan lapang dan terpaksa; dan ketika kami ditimpa cobaan; agar kami tidak merebut urusan (kepemimpinan/kekuasaan) dari orang yang berhak, serta menyatakan kebenaran di mana pun kami berada; dimana kami tidak takut semata-mata karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci—dalam riwayat lain: agar kami tidak merebut urusan (kepemimpinan) tersebut dari orang yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata —terang-terangan— dimana kalian mempunyai bukti di sisi Allah”.

Pandangan Ulama Klasik Mengenai Penggunaan Kekerasan (Senjata) Untuk Mengoreksi Penguasa Yang Menyimpang
Di dalam kitab Maqaalaat al-Islaamiyyiin karya Abii al-Hasan al-Asy’ari dituturkan sebagai berikut:
“Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengangkat senjata di hadapan penguasa yang menyimpang. Ada empat pendapat termasyhur dalam masalah ini.  Pertama, kalangan Mu’tazilah, Zaydiyyah, Khawaarij dan banyak kalangan Murji’ah berpendapat, mengangkat pedang (penggunaan kekerasan) hukumnya wajib, jika dengan pedang itu, kita memiliki peluang mengalahkan para pembangkang (ahl al-baghy) dan bisa menegakkan kebenaran. Mereka berargumen dengan firman Allah swt,”     “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. (TQS. al-Maaidah [5]: 2); dan juga firman Allah swt, “Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.” (TQS. al-Hujuraat [49]: 9).  Mereka juga berhujjah dengan firman Allah swt, “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim”. (TQS. al-Baqarah [2]: 124)
Kedua, kelompok Rawaafidh melarang penggunaan pedang, meskipun Anda diperangi, dan meskipun Imam berhasil mengalahkan, dan memerintahkan untuk melakukan pembunuhan. Ketiga, Abuu Bakar al-Asham dan orang sejalan dengan pendapatnya, menyatakan, “Penggunaan senjata diperbolehkan, jika semua orang telah dimobilisir oleh seorang Imam adil, kemudian bersama dengannya semua orang berangkat berperang untuk melenyapkan para pembangkang. Keempat, ada yang berpendapat: Penggunaan pedang jelas batil, meskipun anak cucu telah dibunuh. Sebab, seorang imam itu kadang-kadang ada yang adil, dan kadang-kadang ada yang tidak. Kita tidak berhak untuk memeranginya, meskipun ia terkenal fasik. Kelompok keempat ini juga menolak untuk memisahkan diri dari penguasa fasik tersebut. Pendapat ini dipegang oleh ahli hadits.
Dalam kitab al-Muhalla, karya Ibn Hazm dinyatakan bahwa, menjatuhkan seorang penguasa yang melakukan penyimpangan dengan menggunakan kekuatan (senjata) hukumnya wajib, jika mereka memiliki kemampuan untuk itu.  Aktivitas semacam ini juga merupakan bagian dari amar makruf dan nahi mungkar yang hukumnya fardhu, dan belum pernah dinasakh (dihapus). Sedangkan semua hadits yang menjelaskan kepatuhan dan ketaatan pada seorang penguasa fasik yang melakukan penyimpangan itu telah dinasakh. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa hadits-hadits yang melarang penggunaan senjata di hadapan penguasa fasik telah dihapus adalah, hadits-hadits yang memerintahkan kaum Muslim bersabar atau kefasikan  penguasa hanya relevan pada kondisi sebelum diumumkannya perang.  Lalu, hadits-hadits itu dinasakh (dihapus) oleh nash-nash yang memerintahkan perang.  Sedangkan perintah amar makruf nahi ‘anil mungkar bersifat tetap dan tidak dinasakh.   Kemudian, Ibnu Hazm menyatakan, bahwa pendapat semacam ini dipegang oleh ‘Ali bin Abi Thalib ra dan para shahabat yang sependapat dengan beliau.   Pendapat semacam ini juga dianut oleh Ummu al-Mu’miniin, ‘Aisyah,Thalhah dan az-Zubayr dan para sahabat yang sejalan dengan mereka.  Ibnu Hazm juga mengatakan, bahwa pendapat semacam ini juga dipegang oleh Mu’aawiyah dan para sahabat yang sejalan;  al-Husayn bin ‘Ali, ‘Abdullaah bin az-Zubayr, dan semua sahabat dan tabi’in yang menetap al-Harrah (Irak).
Dalam Syarh an-Nawawi ‘alaa Shahiih Muslim telah dinyatakan: “Memisahkan diri dari mereka —maksudnya, para penguasa— hukumnya jelas haram, berdasarkan ijma’ kaum Muslim, walaupun para penguasa itu orang yang fasik dan zalim. Banyak hadits yang menunjukkan pengertian sebagaimana pendapat saya ini.
Imam Nawawi kemudian mengutip pendapat al-Qaadhi ‘Iyaadh mengenai pelimpahan jabatan ke-Khilafahan kepada orang fasik, “Beliau —al-Qaadhi ‘Iyaadh— berkata, “Pada mulanya, imamah itu tidak bisa diserahkan kepada orang fasik.  Namun, jika Khalifah tiba-tiba menunjukkan kefasikan, maka sebagian di antara mereka mengatakan,”Wajib diberhentikan, kecuali jika pemberhentian itu memberikan dampak terjadinya fitnah atau peperangan”. Mayoritas ulama’ Ahlussunnah, baik kalangan fuqaha’, ahli hadits maupun mutakallimin berpendapat, bahwa jabatan pemerintahan tidak boleh dilepas karena kefasikan, kezaliman, dan mengabaikan hak. Seorang kepala negara (khalifah)  juga tidak boleh dipecat karena kefasikan.  Rakyat juga dilarang memisahkan diri darinya karena alasan tersebut.  Hanya saja, rakyat wajib memberikan nasehat dan peringatan dengan hadits-hadits yang terkait dengan persoalannya. Al-Qaadhi berkata, ” Abuu Bakar bin Mujaahid mengatakan, bahwa pendapat semacam ini telah menjadi konsensus (ijma’).  Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh yang lain, berdasarkan tindakan al-Husayn, Ibn az-Zubayr dan penduduk Madinah terhadap Bani Umayyah, serta berdasarkan tindakan sejumlah besar tabi’in, dan generasi awal (Islam) terhadap al-Hujjaj dengan Ibn al-Asy’ats. Lalu, beliau berkata,” Alasan jumhur adalah, bahwa tindakan mereka terhadap al-Hujjaj bukan semata-mata karena kefasikan, melainkan karena tindakannya yang mengubah syariat..
Adapun konteks yang berhubungan dengan kekufuran nyata dan lain-lain, telah dinyatakan dalam Syarh an-Nawawi ‘alaa Shahiih Muslim, sebagai berikut,” al-Qaadhi ‘Iyaadh berkata, “Para ulama’ telah sepakat, bahwa jabatan imamah tidak boleh diserahkan kepada orang Kafir, kalau tiba-tiba kekufuran itu menimpa dirinya.  Dalam kondisi semacam ini ia wajib dipecat. Beliau berkata,” Ketentuan ini juga berlaku jika ia meninggalkan penegakkan sholat dan dakwah untuk mendirikan sholat.  Lalu, Imam Nawawi berkata,” al-Qaadhi berkata,” “Seandainya khalifah terjatuh ke dalam kekufuran, atau mengubah syariat, atau melakukan bid’ah yang bisa mengeluarkan dirinya dari jabatan kepala negara; maka ia tidak wajib ditaati.  Kaum Muslim wajib mengangkat senjata, mencopotnya, dan mengangkat imam adil yang baru, jika mereka mampu melakukan hal itu.”.
Dalam kitab Daliil al-Faalihiin Syarh Riyaadh as-Shaalihiin, ketika mensyarahi hadits “Agar kami tidak merebut urusan (kepemimpinan) tersebut dari orang yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata dimana kalian mempunyai bukti di sisi Allah.” [HR. Imam Muslim]; Imam Nawawi, pengarang kitab Riyaadh as-Shaalihiin, menyatakan, yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kemaksiatan. Imam Qurthubi mengartikan kekufuran tersebut menurut makna dzahirnya. Beliau berkata, “Maksudnya, kecuali jika anda semua menyaksikan kekufuran nyata yang bisa dibuktikan di sisi Allah swt; yaitu, argumen, bukti, dan perkara yang tidak diragukan lagi serta menghasilkan keyakinan, bahwa penguasa tersebut memang telah kafir.  Dalam kondisi semacam ini, seorang khalifah (kepala negara) wajib diberhentikan.
Ketika menjelaskan makna hadits “Mereka (para sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah, tidakkah kita diperbolehkan untuk memerangi mereka? Beliau menjawab: Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah-tengah kalian.”[HR. Imam Muslim]  Imam Nawawiy berkata,” Larangan memerangi mereka itu terjadi ketika mereka masih menegakkan shalat yang menjadi identitas Islam sekaligus faktor yang membedakan antara Islam dengan kekufuran —ini ditujukan untuk menghindari munculnya fitnah, perselisihan pendapat, dan hal-hal lain yang implikasinya lebih besar jika kita mengingkari mereka; dan justru akan menimpakan bahaya yang lebih besar kepada mereka.”
Dalam kitab Fath al-Baari Syarh Shahiih al-Bukhaari, karya al-Haafidz Ibn Hajar, telah dinyatakan beberapa riwayat hadits, “Agar kami tidak merebut urusan tersebut dari orang yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata dimana kalian mempunyai bukti di sisi Allah.”[HR. Bukhari dan Muslim].  Di dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi (“kekufuran secara terbuka”), (“kekufuran yang terang-terangan”), (“kecuali, jika kamu menyaksikan kemaksiatan yang nyata”), dan (“selama dia tidak memerintah kamu melakukan dosa yang nyata).  Semua lafadz ini “bawwaah[an] (nyata), baraah[an] (terbuka), shuraah[an] (terang-terangan) memiliki makna yang sama, atau berdekatan, yaitu, ad-dzuhuur (nyata), wudhuuh (terang), dan i’laan (terbuka atau demonstratif). Ibn Hajar menjelaskan kata “burhaan”  dengan mengatakan, “Maksudnya bisa dibuktikan dengan nash ayat maupun hadits shahih yang tidak membutuhkan takwil lagi”. Beliau kemudian berkata,”Menurut saya, riwayat yang berbica tentang “kekufuran: (kufr) harus dibawa kepada konteks “merebut kekuasaan”.  Dan kekuasaan tidak boleh direbut karena penguasanya telah melakukan kemaksiyatan, kecuali jika ia telah melakukan kekufuran yang nyata.  Sedangkan riwayat yang berbicara tentang “kemaksiyatan” harus dipahami pada konteks “merebut urusan di luar konteks kekuasaan”. Jika kekuasaannya tidak ternoda, dia bisa diserang karena suatu kemaksiatan; yang caranya diingkari dengan lemah-lembut, serta mengembalikannya kepada kebenaran tanpa kekerasan. Itu pun jika dia mampu. Wallaahu a’lam. Ibn at-Tiin telah mengutip keterangan dari ad-Daawudi yang mengatakan, “Yang menjadi kewajiban ulama’ terhadap para pemimpin yang zalim; jika dia mampu memberhentikannya tanpa menimbulkan fitnah dan kezaliman, maka dia wajib melakukannya. Jika tidak, maka ia wajib bersabar.  Sedangkan ‘ulama lain berpendapat, “Pada mulanya tidak diperbolehkan menyerahkan kekuasaan tersebut kepada orang fasik; jika dia melakukan kezaliman, setelah sebelumnya adil, maka mereka berbeda pendapat mengenai status memisahkan diri dari penguasa seperti ini. Yang benar, dilarang memisahkan diri, kecuali jika dia Kafir, maka wajib memisahkan diri darinya”.
Inilah ringkasan pandangan sejumlah fuqaha’ klasik terhadap penggunaan senjata melawan penguasa yang melakukan penyimpangan, baik penyimpangan yang belum sampai pada status kekufuran yang nyata, atau penyimpangan yang telah sampai pada status kekufuran yang nyata. Pandangan para fuqaha’ klasik tersebut dapat dibagi menjadi tiga pandangan;
1.    Pendapat yang menyatakan wajibnya melakukan perlawanan bersenjata terhadap setiap bentuk penyimpangan penguasa, baik penguasa sudah terjatuh kepada kekufuran maupun belum.
2.    Pendapat yang membatasi wajibnya melakukan pemisahan diri ketika tampak kekufuran yang nyata dan lain-lain, serta wajibnya tetap patuh dan taat terhadap berbagai penyimpangan yang belum sampai kepada kekufuran yang nyata, serta diharamkannya memisahkan diri dari penguasa karena penyimpangan tersebut.
3.    Pendapat yang menyatakan bolehnya memisahkan diri karena terjadinya berbagai penyimpangan yang belum sampai pada kekufuran yang nyata, dengan alasan ada sebagian sahabat yang tidak terlibat dalam pemisahan diri terhadap kezaliman, dan pada saat yang sama, mereka juga tidak mengingkari orang-orang yang memisahkan diri. Inilah yang menjadi pandangan para fuqaha’ klasik.

Pendapat Para Pemikir Islam Kontemporer Seputar Penggunaan Senjata Untuk Mengoreksi Penguasa
Pengarang Kitab al-Fiqh al-Islaami wa Adillatuhu, menuturkan pendapat ad-Dahlawi mengenai wajibnya memerangi Khalifah jika ia telah kufur, misalnya, ketika dia mengingkari salah satu persoalan agama yang urgen (ma’luum min ad-diin bi ad-dharuurah), dan status memeranginya sama dengan jihad di jalan Allah. Jika dia belum layak dikafirkan, maka tidak boleh diperangi.
Beliau juga mengemukakan pendapat Muhammad Asad yang menyatakan, bahwa jika ada pemerintah bersikap menantang nash-nash al-Qur’an dengan terang-terangan dan sengaja, maka sikap seperti ini dianggap kekufuran yang nyata. Dalam keadaan seperti ini, kaum Muslim wajib merebut kekuasaan dari tangan pemerintah dan pemimpinnya wajib dijatuhkan. Namun, jika ia tidak mendemonstrasikan kekufuran, maka tidak boleh merebut kekuasaan dari tangan pemerintah dengan revolusi bersenjata. Sebab, nash-nash syara’ melarang tindakan tersebut.
Beliau juga menuturkan pandangan Dr. Muhammad Yuusuf Muusaa yang menguatkan pendapat Ibn Hazm yang menyatakan wajibnya mengangkat senjata terhadap penguasa yang melakukan penyimpangan, baik telah menampakkan kekufuran nyata atau belum sampai tingkat kekufuran nyata; dengan syarat tetap harus menjaga persatuan umat dan menjauhi pertumpahan darah yang tidak perlu. Beliau kemudian berkomentar, “Pendapat ini dekat dengan pendapat Mu’tazilah yang mewajibkan pemisahan diri dari penguasa jika mampu dan mungkin dilakukan”.
Dalam kitab ad-Difaa’ as-Syar’i fii al-Fiqh al-Islaami, karya Dr. Muhammad Sayyid ‘Abd at-Tawwaab, telah dikemukakan pendapat yang intinya menyatakan, bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa itu bisa diklasifikasikan menjadi dua:
v    Penyimpangan yang hanya merupakan penyimpangan terhadap syariat Islam, dan belum sampai pada kekufuran yang nyata.
v    Penyimpangan yang berujud pengabaian terhadap syariat Islam, dan telah mencerminkan kekufuran yang nyata, atau yang statusnya sama dengan kekufuran yang nyata.
Pengabaian terhadap syariat Islam, kekufuran yang nyata, atau penyimpangan lain yang dihukumi sama dengan kekufuran yang nyata, tercermin dalam tiga bentuk. Dua bentuk pertama dinisbatkan kepada Dr. ‘Alii Muhammad Jariisah dalam kitabnya, al-Masyruu’iyyah al-Islaamiyyah al-‘Ulyaa. Sedangkan bentuk ketiga, menurut pendapat penulis, wajib dinisbatkan kepada kedua bentuk yang pertama. Inilah bentuk-bentuk yang telah beliau kemukakan:
Bentuk pertama; menerapkan syariat selain Islam. Untuk menghukuminya, beliau berargumentasi dengan firman-Nya:

]وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[
“Dan, siapa saja yang tidak memerintah berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka merupakan orang-orang Kafir”. (TQS. al-Maaidah [5]: 44)
Bentuk kedua; menerapkan sebagian hukum Islam dan mengadopsi hukum selain Islam. Itulah yang dinyatakan oleh firman-Nya:

]وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاََ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ[
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu”. (TQS. al-Maaidah [5]: 49)
Bentuk ketiga; penguasa memberikan loyalitas kepada negara-negara Kafir dalam memusuhi kaum Muslim. Ini didasarkan pada firman Allah:

]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ[
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu”. (TQS. al-Mumtahanah [60]: 1)
Di dalam kitab ad-Difaa’ as-Syar’i fii al-Fiqh al-Islaami dinyatakan, ” Barangkali yang lebih shahih adalah perlu dibedakan antara penyimpangan terhadap syariat Islam dengan mengabaikan syariat Islam. Hadits-hadits tentang  ketaatan kepada pemimpin harus diambil, ketika yang terjadi hanyalah penyimpangan terhadap syariat; sedangkan hadits-hadits tentang pedang (kekuatan bersenjata) harus diambil ketika yang terjadi adalah konteks pengabaian syariat dan telah sampai pada level kekufuran yang nyata”.
Dalam kitab, Manhaj al-Awdah ilaa al-Islaam, karya Dr. Muhammad Sa’id Ramadhaan al-Buuthi, disebutkan, “Ketika penguasa memerintahkan mereka melakukan maksiat, atau mencegah mereka melakukan kewajiban syar’i, maka dalam konteks tersebut mereka tidak boleh ditaati. Sebab, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Pencipta. Hanya saja, perintah penguasa kepada umat manusia untuk melakukan kemaksiatan tidak bisa menjadi pembenaran untuk memisahkan diri darinya”.

Kritik Terhadap Pendapat Ibnu Hazm dan Mu’tazilah
Adapun pendapat Ibn Hazm yang menyatakan, bahwa hadits taat kepada penguasa fasik dan dzalim telah dihapus oleh perintah berperang, sehingga seorang penguasa harus diperangi ketika berbuat kefasikan dan kedzaliman; sesungguhnya pendapat ini lemah.  Sebab, banyak hadits yang memerintahkan taat kepada penguasa fasik atau zalim, justru datang setelah perintah perang.  Di dalam hadits-hadits lain juga dituturkan prediksi masa depan mengenai datangnya penguasa-penguasa yang menyimpang dari kebenaran; namun kaum Muslim tetap diperintahkan untuk mentaati mereka; sedangkan di riwayat lain diperintahkan untuk memisahkan diri dari penguasa tersebut. Dalam kitab Mushannaf Ibn Abii Syiibah dituturkan sebuah riwayat dari Hudzaifah al-Yamaan ra yang berbunyi, “Orang-orang telah bertanya kepada Nabi saw tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Perawi berkata, ” Aku berkata, ” Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kebaikan yang ada pada kami… apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Beliau menjawab: Benar. Aku (Hudzaifah) bertanya, “Bagaimana caranya menyelamatkan diri darinya? Beliau menjawab, “Dengan pedang. Perawi berkata, “Aku (Hudzaifah) bertanya,” Wahai Rasulullah, apakah setelah mengangkat pedang itu masih ada yang tersisa? Beliau bersabda,” Benar, perdamaian. Perawi berkata, “Aku (Hudzaifah) bertanya,”Wahai Rasulullah, lalu apa yang terjadi setelah perdamaian? Beliau menjawab,” Akan datang para penyeru kesesatan. Jika engkau melihat ada seorang Khalifah, berpeganglah kepadanya, meski dia mencederai kamu dengan pukulan dan mengambil harta bendamu. Jika tidak ada Khalifah, maka larilah hingga engkau dijemput kematian, sementara engkau tetap menggigit akar pohon..”
Hadits di atas menuturkan peristiwa yang bakal terjadi serta ketentuan hukum syariat untuk menyelesaikan peristiwa itu.  Hadits di atas sama sekali tidak menjelaskan suatu keadaan sebelum datangnya pensyariatan perang.  Dari sini bisa disimpulkan, bahwa pernyataan Ibn Hazm yang menyatakan, bahwa hadits-hadits yang memerintahkan taat kepada penguasa zalim telah dinasakh dengan perintah perang, jelas-jelas keliru.
Adapun pendapat kelompok Mu’tazilah yang mewajibkan memerangi penguasa yang melakukan kefasikan atau kezaliman, sebagai implementasi dari hadits-hadits yang memerintahkan amar ma’ruf dan nahi mungkar –secara mutlak– telah disanggah oleh Imam Syaukani sebagai berikut,” Orang-orang yang berpendapat wajibnya melepaskan diri dari kezaliman, memerangi penguasa dengan pedang, dan menyerang mereka dengan suatu serangan, berargumen berdasarkan keumuman al-Kitab dan as-Sunnah tentang kewajiban amar ma’ruf dan nahi mungkar. Tidak perlu diragukan; hadits-hadits yang telah dikemukakan oleh penulis dalam membahas masalah ini —yaitu, hadits-hadits yang memerintahkan kepatuhan dan ketaatan kepada seorang penguasa fasik atau zalim, dan di antaranya telah banyak kami kemukakan— lebih khusus daripada nash-nash amar ma’ruf nahi mungkar secara mutlak.  Bahkan hadits-hadits tersebut mutawatir maknawiy seperti yang dipahami oleh orang yang memahami ilmu hadits. Namun, seorang Muslim tidak boleh menghina kaum salafush shalih dari kalangan ahlul bait dan ulama-ulama lain yang telah memisahkan diri dari para pemimpin yang zalim.  Sesungguhnya, mereka melakukan hal itu karena ijtihad mereka. Mereka adalah orang paling takwa kepada Allah, dan paling taat pada Sunnah Rasulullah saw ketimbang kelompok ulama’ yang lahir setelah mereka. Sebagian ulama’, seperti penganut mazhab Karaamiyyah dan orang yang sependapat dengan mereka, terlalu kaku dalam memahami hadits-hadits tersebut, sampai-sampai, mereka memvonis al-Husayn ra, cucu Nabi saw, dan diridhai oleh Nabi, telah bughat terhadap seorang peminum khamar berat, pemabuk yang menodai kehormatan syariat yang disucikan, yaitu Yaziid bin Mu’aawiyah… Sungguh, sangatlah mengherankan; ini adalah ungkapan-ungkapan yang membuat merinding bulu kuduk, dan siapa saja yang mendengarkannya akan dibuat pusing. Padahal, maksudnya adalah, hadits-hadits yang memerintahkan patuh dan taat kepada penguasa yang sewenang-wenang dan zalim merupakan hadits-hadits khusus, sementara hadits-hadits yang memerintahkan mengingkari kemungkaran dengan tangan, atau menolak kezaliman dengan perang adalah hadits-hadits umum.  Hadits-hadits umum bisa digunakan sesuai dengan keumumannya, diluar konteks yang telah dikeluarkan oleh hadits-hadits khusus dari keumuman tersebut. Demikianlah cara menggunakan dalil-dalil umum pada satu sisi, dan dalil-dalil khusus pada sisi yang lain. Seperti yang telah disinggung oleh ulama’ usul, “Menggunakan dua dalil lebih baik ketimbang menggunakan salah satunya dan meninggalkan yang lainnya.”  Berhubungan dengan dalil-dalil yang dzahirnya tampak bertentangan dalam satu masalah yang sama, di dalam kitab ushul fiqh telah dinyatakan, “Mentarjih dua dalil itu hanya dilakukan ketika keduanya tidak mungkin diamalkan bersama-sama; jika itu memungkinkan, meski pada beberapa aspeknya, maka menggunakan keduanya secara bersama-sama itu harus dilakukan, dan tidak boleh mentarjih salah satu di antara keduanya. Sebab, menggunakan kedua dalil tersebut lebih baik ketimbang meninggalkan salah satunya. Sebab, status asal dalil adalah untuk digunakan, bukan ditinggalkan”.

Memilih Pendapat Yang Rajih
Setelah melakukan penelitian dan pengkajian terhadap dalil-dalil dalam masalah ini, Dr Mohammad Khair Haekal mentarjih pendapat-pendapat di atas tersebut sebagai berikut;
Pertama, wajibnya bersabar dan larangan memerangi penguasa jika ia melakukan tindak kedzaliman dan kefasikan, atau memerintahkan rakyat melakukan kemaksiyatan, selama kemaksiyatannya belum sampai kepada taraf kekufuran yang nyata (kufran bawahan), atau dianggap setara dengan kekufuran yang nyata.   Oleh karena itu, jika penyimpangan yang dilakukan penguasa sudah sampai pada taraf kekufuran yang nyata, atau dianggap setara dengan kekufuran yang nyata, maka ia boleh diperangi dengan senjata.   Adapun penyimpangan penguasa yang boleh dikoreksi dengan pedang –walaupun belum sampai pada taraf kekufuran yang nyata– mencakup penyimpangan-penyimpangan berikut ini.
1.    Penguasa sudah tidak lagi mengerjakan sholat, atau tidak lagi menunaikan puasa. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang dituturkan oleh Imam al-Haitsamiy, “….Bolehkah kami memerangi mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Jangan. Biarkan mereka, selama masih puasa dan shalat”.  Tampaknya, Dr. Mohammad Haekal menafsirkan “sholat dan puasa” dengan makna hakiki.
2.    Penguasa tidak menegakkan sholat di tengah-tengah kaum Muslim. Ketentuan ini didasarkan pada hadits,”…Mereka (para sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah, tidakkah kita diperbolehkan memerangi mereka, dalam kondisi seperti itu? Beliau menjawab: Tidak, selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian”.  Makna “menegakkan sholat” di dalam hadits ini adalah menyerukan dan mengajak sholat , serta mengontrol pelaksanaannya dengan menerapkan sejumlah sanksi bagi orang yang meninggalkan sholat.   Dengan kata lain, penguasa harus memberikan jaminan undang-undang dan hukum atas penegakkan sholat di wilayahnya; dengan cara menetapkan sanksi hukum bagi para pelanggarnya.   Jika penguasa tidak memberikan jaminan hukum atas pelaksanaan sholat maka ia boleh diperangi dengan pedang.  Qadli Iyadl Al-Qaadhi menganggap sikap imam yang tidak menyerukan shalat statusnya sama dengan menampakkan kekufuran, yang karenanya wajib dipecat dari jabatan imamah.
3.    Penyimpangan yang sebenarnya belum sampai pada taraf kekufuran yang nyata, akan tetapi boleh diperangi dengan pedang, karena statusnya dihukumi seperti “kekufuran yang nyata”; dan juga karena kemaksiyatan itu sudah tersebar luas dan tampak jelas di tengah-tengah masyarakat, hingga tidak bisa diubah dan diingkari lagi. Kondisi ini diisyaratkan oleh riwayat yang dinyatakan oleh al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Baari, “….Agar kami tidak merebut urusan tersebut dari orang yang berhak, kecuali jika terjadi kemaksiatan kepada Allah secara nyata”.
4.    Penguasa melakukan penyimpangan dengan “status kekufuran yang nyata”, meskipun sebenarnya belum sampai pada taraf kekufuran yang nyata.  Kondisi semacam ini tercermin dalam riwayat berikut ini, “…Selama dia tidak memerintahkan kalian melakukan dosa secara nyata”.    Manthuq (tekstual) riwayat ini menyatakan; merebut kekuasan dengan kekuatan bersenjata dari pemegang otoritas kekuasaan itu tidaklah disyariatkan, selama mereka tidak memberikan perintah untuk melakukan dosa, secara demonstratif dan terang-terangan dan tidak menyerang Islam secara terang-terangan   Artinya, jika ia memerintahkan kemaksiyatan secara demonstratif dan terang-terangan, seraya menikam dan memusuhi ajaran Islam secara telanjang, maka merebut kekuasaan dari tangan mereka diperbolehkan.
Inilah kondisi-kondisi yang membolehkan kaum Muslim menggunakan kekuatan bersenjata untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan, ketika salah satu penyimpangan dari penyimpangan-penyimpangan di atas telah terwujud.  Hanya saja, semua kondisi di atas belum menjerumuskan penguasa atau rejim tersebut ke dalam  kekufuran yang nyata, semampang memang tidak ada indikasi yang menunjukkan kekafiran penguasa atau kekufuran sistemnya.  Akan tetapi, nash-nash syariat telah menghukumi kondisi-kondisi di atas –walaupun belum terjatuh pada taraf kekufuran yang nyata— sama seperti “kekufuran yang nyata”.   Penyetaraan status hukum atas kondisi-kondisi di atas (walaupun belum pada taraf kekufuran yang nyata) dengan kekufuran yang nyata, dikarenakan adanya bahaya sangat besar yang bisa mengancam masyarakat Islam.
Untuk membedakan antara kefasikan penguasa yang tidak membolehkan penggunaan senjata untuk menggulingkan mereka, dengan kemaksiyatan nyata yang membolehkan penggunaan senjata dapat didiskripsikan sebagai berikut.   Jika kefasikan penguasa tersebut terjadi di dalam tembok istana kekuasaan dan hanya terbatas kepada penguasa itu sendiri, dan ia menghentikan kemaksiyatan itu tatkala masyarakat umum mengetahuinya –walaupun ia masih melakukan kemaksiyatan itu secara sembunyi-sembunyi–, maka dalam kondisi semacam ini penggunaan senjata untuk menggulingkannya tidak boleh dilakukan.  Akan tetapi, jika kemaksiyatan itu telah tersebar luas di mana-mana; terjadi secara telanjang dan demonstratif; dilakukan tanpa malu-malu lagi, disiarkan ke mana-mana secara luas, dan tidak ada pengingkaran dari penguasa itu; bahkan ia dengan terang-terangan mengijinkan kemungkaran itu, maka dalam kondisi semacam ini, penguasa itu telah terjatuh kepada kemaksiyatan yang nyata, dan ia boleh digulingkan dengan menggunakan senjata.
Masih menurut Dr. Mohammad Khair Haekal, oleh karena itu, jika empat kondisi di atas telah terwujud, maka status hukum penyimpangannya disetarakan dengan “kekufuran yang nyata”, meskipun sebenarnya kemaksiyatan itu belum sampai taraf kekufuran yang nyata; dan menggunakan senjata untuk mengoreksi penguasa tersebut diperbolehkan.
Kedua, wajibnya menggangkat senjata jika telah tampak kekufuran yang nyata.  Kondisi ini ditunjukkan oleh riwayat berikut ini,”… Agar kami tidak merebut urusan (kepemimpinan) tersebut dari orang yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata dimana kalian mempunyai bukti di sisi Allah”.    Mafhum hadits ini adalah, jika penguasa itu telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, maka ia boleh diperangi dengan pedang.    Penguasa dianggap telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, jika ia berada dalam kondisi-kondisi berikut ini;
1.    Kekufuran nyata yang terjadi pada diri penguasa itu sendiri.  Para ulama berpendapat mengenai wajibnya “munaza’ah” (merebut kekuasaan) dari penguasa yang telah keluar dari Islam.
2.    Kekufuran nyata yang terjadi pada individu-individu kaum Muslim karena kemurtadan mereka dari Islam, namun hal ini tidak diingkari oleh penguasa.  Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang bertutur wajibnya merebut kekuasaan ketika telah terjadi kekufuran yang nyata pada individu-individu kaum Muslim, dan penguasa tidak mengingkari kekufuran ini.   Menurut Dr. Mohammad Khair Haekal, kekufuran tersebut tidak dibatasi hanya kepada penguasa saja atau selain penguasa.  Hadiats-hadits itu hanya ditaqyiid (dibatasi) dengan kata “bawahan” (nyata) belaka; yakni kekufuran tersebut terjadi secara terang-terangan, telah tersebar luas, dan sudah tidak bisa diingkari lagi.
3.    Kekufuran nyata yang berasal dari sistem pemerintahannya, yakni, ketika penguasa tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas aqidah kufur, walaupun penguasa itu belum dianggap kafir.  Ketentuan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang menuturkan wajibnya merebut kekuasaan dari penguasa jika telah tampak kekufuran yang nyata.  Frase “kekufuran nyata” yang terdapat di dalam nash-nash tersebut tidak hanya bisa diterapkan kepada penguasa yang jatuh kepada kekufuran maupun kepada selain penguasa; akan tetapi juga bisa diberlakukan pada sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas aqidah kufur, misalnya atheisme maupun sekulerisme.    Selanjutnya, sistem ini dipaksakan dan diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu, jika seorang penguasa memerintahkan rakyatnya melakukan kemaksiyatan, namun selama sistem aturannya menganggap kemaksiyatan itu sebagai tindak penyimpangan terhadap aturan, maka dalam kondisi semacam ini belum terwujud apa yang disebut dengan “kekufuran yang nyata”, baik pada penguasa maupun sistem pemerintahannya. Namun, bila kemaksiyatan yang dilakukannya berpijak kepada sistem aturan yang justru melegalkan dan mensahkan tindak kemaksiyatan tersebut, misalnya, karena sistem aturannya dibangun berdasarkan sekulerisme–, maka kemaksiyatan semacam ini dianggap sebagai “kekufuran yang nyata”.
Menurut Dr. Mohammad Khair Haekal, negara dan seluruh sistem aturannya dianggap sebagai person maknawi, dimana status hukumnya disamakan dengan person hakiki.  Atas dasar itu, ketentuan hukum yang berlaku pada person hakiki juga berlaku pada person maknawiy (negara dan seluruh sistem aturannya).
Seorang manusia (person hakiki) bisa dihukumi muslim atau kafir dengan memperhatikan aqidah yang dianut oleh orang tersebut.  Seseorang masih dianggap Muslim, meskipun ia berbuat maksiyat, selama ia tidak mengubah aqidahnya.   Ketentuan semacam ini juga berlaku pada person maknawiy (negara dan sistem aturannya).  Sebuah negara atau sistem dianggap Islamiy atau tidak, dinilai berdasarkan “aqidah” yang melandasi seluruh pengaturan urusan negara tersebut.   Sebuah negara dianggap sebagai negara Islam, selama ‘aqidah Islamiyyah tetap dijadikan sebagai asas penyelenggaraan urusan negara, walaupun di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan.
Sebaliknya, seseorang dianggap kafir jika aqidah yang dianutnya bertentangan dengan aqidah Islamiyyah; atau semua perbuatannya didasarkan pada aqidah kufur, semacam sosialisme dan kapitalisme.   Bahkan, walaupun seseorang menjalankan seluruh hukum Islam, namun, jika semua itu dilandasi oleh paham kapitalisme-sekulerisme atau sosialisme, maka orang tersebut tetap dianggap kafir.  Pasalnya, ia berbuat semacam itu tidak dilandasi oleh aqidah Islam (keimanan kepada Allah dan RasulNya), namun didasarkan pada pandangan hidup atau aqidah kufur.  Ketentuan ini juga berlaku untuk negara atau sistem pemerintahan.   Sebuah negara tetap dianggap negara kafir, jika ‘aqidah yang melandasi negara tersebut bukan aqidah Islamiyyah, atau pandangan hidup yang membangun negara tersebut adalah kufur.
Akan tetapi, nash-nash syariat yang berbicara tentang “kekufuran nyata” mensyaratkan bahwa kekufuran itu memang benar-benar nyata, terang-terangan, dan bisa dibuktikan berdasarkan bukti-bukti qath’iy (menyakinkan).   Ini terlihat jelas di dalam redaksi haditsnya, “Kecuali, jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata dimana kalian mempunyai bukti di sisi Allah”.
Yang dimaksud burhan (bukti) di sini adalah dalil qath’i yang bisa menghasilkan keyakinan, bahwa di sana memang benar-benar terjadi kekafiran.
Oleh karena itu, seseorang maupun kelompok tidak boleh tergesa-gesa menghukumi kepala negara atau sistem kekuasaannya dengan predikat kafir, kecuali memang ada dalil qath’iy yang menunjukkannya.   Ini bisa dimengerti karena, persoalan tersebut bisa memancing terjadinya konflik antara rakyat dengan penguasanya.  Atas dasar itu, penyelesaian terhadap konflik tersebut harus dikembalikan kepada al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman:
]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ[
”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. (TQS. an-Nisaa’ [4]: 59)
Yang dimaksud dengan kembali kepada Allah dan Rasul adalah kembali kepada al-Quran dan Sunnah Nabi saw.    Adapun pihak yang secara teknis menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah umat, baik konflik antar individu-individu masyarakat, atau antara individu rakyat dengan penguasa adalah peradilan (qadliy).   Dialah pihak yang berwenang menetapkan keputusan dan menjatuhkan vonis yang bersifat mengikat kepada kedua pihak yang bersengketa.   Dan kedua pihak yang bersengketa itu wajib terikat dengan keputusannya.
Di dalam sistem pemerintahan Islam, pihak yang mengeluarkan keputusan-keputusan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan penguasa (khalifah) adalah Wilaayah al-Madzaalim atau Qadhaa’ al-Madzaalim. Jika Mahkamah Madzaalim telah menetapkan adanya kekufuran nyata pada diri penguasa, maka berdasarkan keputusan itu, penguasa harus diberhentikan dari otoritas kekuasaannya.  Selanjutnya, ia diadili sesuai dengan kejahatannya.  Jika dia bersikukuh dan berusaha mempertahankan jabatannya, seraya memperkuat dirinya dengan angkatan bersenjata, maka, kekuatan angkatan bersenjata lainnya harus bergerak untuk memerangi penguasa dan pendukungnya hingga keadaannya kembali normal dan berjalan di atas hukum syariat.   Ketentuan ini juga berlaku pada penyimpangan-penyimpangan yang oleh syariat statusnya disamakan dengan ”kekufuran yang nyata”; di mana, untuk melenyapkan penyimpangan ini boleh menggunakan senjata.   Untuk menetapkan apakah status penyimpangan yang dilakukan penguasa sudah setara dengan ”kekufuran yang nyata” atau belum, maka harus ada keputusan dari Mahkamah Madzalim yang menerangkan apakah penyimpangan itu sudah setara dengan kekufuran yang nyata atau belum.  Sebab, penyimpangan semacam ini bisa-bisa menimbulkan konflik dan perbedaan pendapat.  Oleh karena itu, Mahkamah Madzalim harus mengeluarkan keputusan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan konflik tersebut.   Dan berdasarkan keputusan Mahkamah Madzalim inilah, legalitas perang itu dianggap absah atau tidak.
Pertanyaan berikutnya adalah, “Apakah kondisi negeri-negeri kaum Muslim saat ini bisa diterapkan kepadanya hadits-hadits yang membolehkan memerangi penguasa dengan pedang, dengan alasan, kondisi mereka telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, atau dianggap setara dengan kekufuran yang nyata?”
Sebagian fukaha Islam, semisal, Dr. Said ‘Abd al-Tawwab di dalam kitab al-Difaa’ al-Syar’iy fi al-Fiqh al-Islaamiy  membolehkan penggunaan senjata untuk menggulingkan penguasa yang ada di negeri-negeri Islam sekarang ini.   Sebab, beliau tidak membedakan fakta antara negeri yang dahulunya diatur dengan sistem Islam kemudian berubah menjadi kufur karena menerapkan aqidah dan sistem pemerintahan kufur, dengan negeri-negeri yang sudah lama hidup dalam kekufuran dan di dalamnya telah berlangsung kekufuran yang nyata pada waktu yang cukup lama.  Oleh karena itu, fakta negeri-negeri Islam sekarang ini -–yang sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan kufur dan di dalamnya telah tampak kekufuran yang nyata dalam jangka waktu yang cukup lama— disamakan dengan fakta Kekhilafahan Turki Ustmaniy saat digulingkan oleh Mustafa Kemal, dan kemudian diganti menjadi negeri kufur.   Atas dasar itu, penguasa-penguasa yang ada negeri-negeri Islam sekarang boleh digulingkan dengan senjata.
Hanya saja, sebagian fukaha lain, dan pendapat ini dipilih oleh Dr. Mohammad Khair Haekal, tidak membenarkan penggunaan senjata untuk mengoreksi dan menggulingkan penguasa-penguasa kaum Muslim sekarang.  Pasalnya, hadits-hadits yang menuturkan “penggunaan pedang ketika tampak kekufuran yang nyata”, hanya berlaku untuk negeri-negeri yang awalnya adalah Islam  kemudian berubah menjadi negeri kufur dan menampakkan kekufuran nyata di dalamnya, dan tidak berlaku untuk negeri-negeri yang telah lama kufur dan di dalamnya tersebar luas kekufuran yang nyata.
Tampaknya, pendapat terakhir ini lebih kuat.  Pasalnya, hadits-hadits yang berisi perintah untuk mengangkat senjata di hadapan penguasa ketika tampak kekufuran yang nyata, berbicara para konteks “ketika penguasa atau negeri Islam terjatuh pada kekufuran yang nyata”, bukan setelah negeri-negeri tersebut berubah menjadi negeri kufur dan tampak di dalamnya kekufuran yang nyata sejak waktu yang cukup lama.  Dari ‘Ubaadah bin al-Shaamit dituturkan, bahwasanya ia berkata,”Kami telah membai’at Rasulullah saw. ketika dalam keadaan susah dan senang; ketika dalam keadaan lapang dan terpaksa; dan ketika kami diutamakan atas yang lain; agar kami tidak merebut urusan tersebut dari orang yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata dimana kalian mempunyai bukti di sisi Allah”.
Hadits di atas berbicara pada konteks;  sebelumnya kita berada di bawah sistem Islam dan penguasanya tidak melakukan penyimpangan hingga taraf kekufuran yang nyata, dan kita tidak menyaksikan adanya kekufuran yang nyata baik pada penguasa maupun sistemnya.  Selanjutnya kita menyaksikan penguasanya atau sistemnya terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Dalam kondisi transisi seperti inilah kita diperbolehkan merebut kekuasaan dengan senjata.  Dengan kata lain, bolehnya merebut kekuasaan dengan pedang hanya dilakukan ketika negeri tersebut awalnya Islam kemudian berubah menjadi negeri kufur dan tampak kekufuran yang nyata di dalamnya.
Dari sinilah kita bisa memahami, bahwa fakta negeri Islam sekarang ini –yang di dalamnya memang memperlihatkan kekufuran yang nyata; di mana, generasi kita sekarang memang sudah lama hidup dalam kondisi semacam ini (kufur) dan belum pernah menyaksikan negeri tersebut memerintah berdasarkan Islam–, maka nash-nash yang membolehkan upaya merebut kekuasaan dengan pedang karena adanya kekufuran yang nyata tidak relevan dan tidak bisa diterapkan.
Hanya saja, tidak boleh dipahami bahwa adanya larangan merebut kekuasaan dengan pedang dari penguasa-penguasa kaum Muslim sekarang, sama artinya kita membiarkan kekufuran tersebut dan berdiam diri terhadap mereka. Tidak boleh dipahami seperti itu.  Sebab, berdiam diri terhadap kekufuran dan kemaksiyatan, atau ridlo hidup dalam masyarakat kufur merupakan tindak dosa (maksiyat) yang harus dijauhi seorang Muslim.    Kaum Muslim harus berjuang dan berusaha untuk mengubah kondisi ini dengan cara berdakwah sesuai dengan manhaj dakwah Nabi saw.   Adapun mengenai manhaj dakwah untuk mengubah negeri kufur menjadi negeri Islam dapat dilihat pada bab Manhaj (Metode) Dakwah Rasulullah saw.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: